Numbers ID | Menjawab Pertanyaan Seputar Sekularisme

Menjawab Pertanyaan Seputar Sekularisme

Melalui Official Account ‘Muslim Cerdas’ di Line@, penulis yang sebelumnya menuliskan ‘Negara Sekuler atau Negara Agama’ memberikan bantahan beserta pertanyaan-pertanyaan terhadap tulisan Memahami Sekularisme. Berikut jawabannya :

Bagaimana pelogikaannya bahwa negara yang mana kebanyakan masyarakatnya menganggap bahwa agama itu penting kemudian dipaksa untuk menganut sekularisme? Serta mengapa Azerbaijan dijadikan contoh?

Mengapa Azerbaijan dijadikan contoh disebabkan kesamaan demografis dari agama yang dianut yaitu Islam. Mazhab apa pun yang mereka anut tidak relevan dengan penentuan kebijakan publik. India sendiri menurut Gallup Poll memiliki 79% masyarakat yang menganggap agama sebagai hal penting dalam kehidupannya akan tetapi mereka mendukung adanya sekularisme.

Selain itu sebenarnya argumen demografis tidak menentukan nilai benar atau tidaknya/baik atau tidaknya sebuah kebijakan publik. Perlu dipahami meskipun kita menganut demokrasi, namun demokrasi tidak sama dengan majoritarianisme di mana segala sesuatu memakai standar mayoritas.

Sebuah kebijakan publik alangkah baiknya menggunakan paradigma utilitarianisme, bukan majoritarianisme. Apa yang menjadi baik dan buruk seharusnya ditentukan oleh perdebatan etika bukan perdebatan soal demografis. Pun jika dilihat demografis selain agama katakanlah pendidikan, maka mayoritas orang Indonesia adalah orang-orang bodoh (berpendidikan rendah) Lantas untuk apakah semua sistem harus mengikuti mayoritas? Bukan kah adalah sesat pikir argumentum ad populum untuk menganggap apa yang dianggap penting oleh mayoritas adalah benar sehingga harus diikuti oleh negara pula?

Selanjutnya, yang bersangkutan tampak tidak memahami apa itu “negara ideologis”. Secara terminologi, negara ideologis adalah negara yang mendasarkan pada ideologi tertutup. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan berupa cita-cita sebuah kelompok yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat [2]. Pancasila adalah ideologi yang digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga bisa diterima oleh segenap rakyat sebagai instrumen yang menyatukan. Pertanyaan kedua saya adalah: 2) Lalu bagaimana dengan sekularisme? Apakah ia memang digali dari kebijaksanaan rakyat? Digali darimana? Kalau ia tidak digali dari kebijaksanaan rakyat, lalu mengapa harus dipaksakan kepada rakyat?

Pancasila digali dari masyarakat Indonesia dari apa? Para perancang ideologi Pancasila sendiri telah membaca literatur Barat dan kemudian mencampuradukkannya ke dalam suatu ideologi gabungan. Tidak ada satu pun ide yang digali dari kebijaksanaan rakyat. Ide berasal dari buah pikiran individu-individu yang rasional.

Apabila kita mengkritisi tiap-tiap sila, ada pun sila pertama, Ketuhanan yang maha esa dapat diartikan sebagai dua hal, monoteisme atau good ethics. Jika kita mengartikan sila pertama sebagai monoteisme sebagaimana mayoritas rakyat Indonesia mengartikan sila pertama pada umumnya, sudah jelas monoteisme bukanlah hasil pikiran Indonesia.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah terjemahan dari humanisme. Para humanis seperti Francesco Petrach menyatakan bahwasanya tidak ada kepentingan yang lebih penting daripada kemanusiaan atau manusia mendahului divine being. Sangat kontradiktif meletakkan monoteisme dengan humanisme dalam pancasila.

Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah manifestasi dari ideologi nasionalisme yang masuk ke asia melalui Sun Yat Sen dalam bukunya San Min Chiu.

Sila keempat, kerakyataan yang dipimpin dalam hikmat permusyawaratan perwakilan adalah manifestasi dari demokrasi perwakilan. Meskipun Indonesia dalam praktiknya tidak lagi melakukan demokrasi perwakilan.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah bentuk manifestasi dari social justice yang sudah dianut oleh sosialisme-marxisme dan liberalisme sendiri jauh sebelum pancasila dibentuk.

Tidak ada satu pun ide yang otentik dari keseluruh pilar tersebut. Jika penulis menggunakan terma negara ideologis untuk negara yang menganut ideology tertutup maka sebaiknya penulis memahami pula mendalam ideologi tertutup dan terbuka itu apa sedari awal. Sekularisme sendiri adalah ideology terbuka yang pelaksanaannya bisa diinterpretasikan berdasarkan kepentingan masyarakat. Selain itu dalam negara sekuler, negara wajib netral dalam urusan agama namun tidak ada paksaan agar masyarakat mengimani sekularisme sebab yang menjadi sekuler adalah negara bukan warga negaranya.

Perlu diperhatikan pula, dasar sosiologis sekularisme sudah termanifestasi bahkan sebelum Pancasila dibentuk, yakni melalui Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Para pemuda tidak ingin beragama satu, berpikiran satu, berideologi satu sebab para pemuda ingin bersatu dalam keberagaman. Yang satu hanya bangsa, tanah air dan bahasa persatuan.

Selanjutnya, yang bersangkutan menyatakan bahwa “Tidak ada satu pun kewajiban negara untuk melestarikan bahasa dan budaya serta agama”. Justru negara haruslah menyelenggarakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sebagai harta warisan kerohanian masyarakat, agama merupakan wawasan kesejahteraan umum yang harus diselenggarakan oleh negara [3]. Maka pertanyaan ketiga saya adalah, 3) atas dasar literatur apa negara tidak berkewajiban dalam melestarikan bahasa, budaya, dan agama?

Ada banyak sekali literatur yang menyatakan bahwasanya negara tidak perlu mengatur hal-hal seperti bahasa, budaya dan agama yang merupakan ranah privat seperti After the Welfare State karangan Tom G. Palmer, Anarcy, State and Utopia karangan Robert Nozick, dan lain-lain. Selain itu Sudikno Mertokusumo dan Soerjono Soekanto juga menekankan urgensi pemisahan kaidah pribadi (privat) dengan antarpribadi (publik).

Bentuk negara yang mendukung adanya usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dikenal dengan istilah welfare state, namun dalam tidak semua welfare state menganggap kebudayaan, bahasa dan agama adalah hal yang perlu dilindungi. Sedangkan nightwatchman state menolak segala bentuk intervensi pemerintah terutama upaya-upaya konservatisme dan proteksionisme.

Kalau Pancasila dianggap sebagai multitafsir. Maka sama hal-nya dengan sekularisme. Pemahaman terhadap sekularisme masih sangat debatable. Ada sekularisme yang dikategorikan sebagai religiously unfriendly di mana negara masuk terlalu dalam mengatur agama, seperti yang terjadi di Turki, hingga azan harus menggunakan bahasa Turki dan larangan menggunakan gelar-gelar Islam seperti haji, syeikh, dsb. Maka dari itu, penerapan sekularisme juga beragam, apakah kebijakan nantinya akan mengekang agama atau membiarkan agama? Artinya, sekulerisme sendiri tergantung pada penafsiran penguasa. Tidak serta merta bahwa sekulerisme ditegakkan maka umat beragama menjadi lebih bebas dalam menjalankan keyakinannya.

Sekularisme pada hakikatnya untuk melindungi kebebasan beragama dan beribadah tiap-tiap warga negaranya. Pengaplikasiannya berbeda-beda di tiap-tiap negara. Sekularisme memang bukan alat yang sempurna, sekularisme yang baik harus pula diiringi oleh liberalisme sehingga menjamin kebebasan tiap-tiap individu dan hak asasi manusia.

Sekarang pertanyaan keempatku adalah, Pancasila dinilai sebagai kumpulan ideologi yang campur-campur, sehingga dapat diinterpretasikan secara bebas. Lalu bagaimana sekularisme yang masih bisa diinterpretasikan secara bebas itu dapat dipaksakan kepada masyarakat?

Sekiranya pertanyaan ini tidak perlu dijawab lagi disebabkan sudah dijawab oleh jawaban di atas.

References :

Frederic Bastiat, 2011, The Law, Eastford, USA : Martino Fine Books
Robert Nozick, 1974, Anarchy State and Utopia, USA : Basic Books
Sudikno Mertokusumo, 2013, Mengenal Hukum Suat Pengantar, Yogyakarta : Cahya Atma
Soerjono Soekanto, 2013, Sosiologi – Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia | Founder Numbers ID | International trade law enthusiast

(1151)

Featured Video Play Icon

Memahami Sekularisme

Kemarin malam sebuah official account yang mengaku sebagai ‘Musim Cerdas’ menyatakan bahwasanya Indonesia harus memiliki corak tersendiri dalam menentukan sistem negara. Sistem negara baik negara sekuler dan negara agama harus ditolak karena tidak sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan.

Satu hal yang memancing saya untuk menulis artikel ini adalah elaborasi mengenai negara sekuler yang tidak berdasar dan penuh asumsi.

Menurut OA tersebut  “Negara sekuler adalah negara yang memisahkan antara negara dan agama. Pada negara sekuler, agama tidak didukung, tetapi tidak pula ditindas. Agama dibiarkan ada tanpa diintervensi oleh negara. Negara tidak diizinkan membuat keputusan-keputusan terkait dinamika keagamaan. Negara sekuler ini, pada kenyataannya sangat cocok dan dapat bersesuaian pada negara di mana mayoritas rakyatnya tidak beragama atau tidak mementingkan hal-hal spiritualisme. Namun, penerapan negara sekuler ini di negara yang mana mayoritas rakyatnya beragama akan menuai masalah,

Seluruh klaim di atas adalah asumsi belaka disebabkan faktanya negara-negara yang mayoritas beragama Islam dengan kondisi demografis yang serupa dengan Indonesia sekalipun cocok dengan sekularisme, yakni Azerbaijan dengan 96.9% mayoritas beragama Islam. (Menurut Berkeley Center For Religion Peace and World Affairs 2012).

Negara sekuler adalah negara yang memisahakan urusan publik (hukum) dengan urusan privat (agama) secara tegas. Tugas negara adalah menjamin bahwasanya tiap-tiap penganut kepercayaan dapat mengimani kepercayaan dan menjalankan ibadahnya dengan aman.

Menurut OA Muslim Cerdas, Adapun alasannya negara sekuler akan menuai masalah di negara yang mayoritas rakyatnya beragama adalah :

1. Prinsip negara ada untuk rakyat. Agama-agama adalah warisan kebijaksanaan masyarakat yang patut dilindungi dan dilestarikan oleh negara. Apabila negara berusaha semaksimal mungkin dalam melestarikan bahasa dan budaya, maka secara logika negara juga harus melestarikan agama-agama.

Prinsip negara ada untuk rakyat ini harus dilihat dari kacamata kontrak sosial di mana negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Rakyat sendiri adalah kumpulan dari individu-individu yang memberikan sebagian kebebasannya untuk mendapatkan perlindungan oleh negara.

Jika dilihat dalam perspektif sosiologis, pola pikir masyarakat akan selalu berubah-ubah sehingga akan mengubah kebudayaan dan bahasa dari masyarakat itu sendiri dari masa ke masa. Bapak ilmu sosiologi sendiri, Auguste Comte, malah dengan teori evolusi sosialnya menyatakan bahwasanya masyarakat dari masa ke masa akan secara alamiah dan naruliah menggeser paradigmanya menjadi masyarakat yang positivis sehingga kepercayaan-kepercayaan yang tidak dapat dikonfirmasi oleh bukti empiris akan ditinggalkan.

Jika dilihat dari perspektif memetics, tidak ada gunanya melindungi kebudayaan, bahasa dan agama disebabkan keseluruhan hal tersebut akan berevolusi dan dihadapkan oleh survival of the fittest.

Tidak ada satu pun kewajiban negara untuk melestarikan bahasa dan budaya serta agama. Argumen negara wajib melestarikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sendiri malah merupakan argumen ideologis (konservatisme) tanpa ada dasar ilmu pengetahuan sendiri.

2. Argumen para pendukung negara sekuler lebih ke arah ideologis ketimbang logis. Secara apriori mereka menganggap pengaruh agama seburuk itu sehingga sebisa mungkin hal-hal yang berbau agama di muka publik/institusi resmi dihilangkan oleh negara; padahal mayoritas rakyat tidak menginginkannya. Ketidaksesuaian antara kehendak rakyat dengan negara berpotensi menghasilkan “negara ideologis”; di mana negara memaksakan pendapat subjektifnya melulu kepada masyarakat.

Untuk membantah point pertama saja, sudah ada dua perspektif pengetahuan yang berbeda yang mendukung negara sekuler. Point ke-2 ini lebih banyak asumsi belaka. Ketidaksesuaian antara kehendak rakyat dengan negara berpotensi menghasilkan “negara ideologis”? Apakah ada negara yang tidak ideologis? Pun negara pancasila sendiri adalah negara ideologis.

Jika dilihat secara bidang keilmuan, Indonesia adalah negara yang menarik. Indonesia adalah negara satu-satunya yang menolak sekularisme dan negara agama sekaligus dan lalu menciptakan negara pancasila. Indonesia juga merupakan satu-satunya negara yang menolak sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis-komunis sekaligus dan melahirkan sistem ekonomi pancasila.

Padahal Pancasila itu sendiri adalah kumpulan dari banyak ideologi dan dapat diinterpretasikan secara bebas. Tidak berlebihan untuk menyebut pancasila sebagai alat politik yang diinterpretasikan sesuai keinginan penguasa. Pancasila dapat sesuai dengan fasisme, marxisme, kapitalisme, khilafah jika penguasa berkata demikian. Hal ini dapat kita lihat secara nyata dari bukti sejarah yang ada.

Disebabkan hal tersebut pula lah, dalam bertahun-tahun kita berada di dalam ketidakjelasan. Padahal basa-basi toleransi dapat diselesaikan dari jauh-jauh sebelumnya jika kita memperjelas demarkasi antara agama dengan institusi negara.

Mengkaji Sekularisme

Sekularisme adalah benar merupakan pemisahan antara agama dan negara atau yang secara sosiologis disebut pemisahan antara kaidah publik dan kaidah privat.

Gagasan sekularisme sendiri tidak dapat dilepaskan dari gagasan seorang filsuf Islam yang merupakan bapak sekularisme, yaitu Ibnu Rusyd yang terkenal menyumbangkan gagasan akan dua jenis pengetahuan untuk mencari kebenaran (knowledge of truth) dalam bukunya Fasl al-Maqal fi ma bayn al-Hikma wa al-Shariah min Ittisal (On the Harmony of Religions and Philosophy) atau sering disingkat Fasl al-Maqal.

Ibnu Rusyd menyatakan bahwasanya untuk mencapai suatu kebenaran ada dua pengetahuan yang dapat digunakan yaitu agama dan filsafat. Agama adalah sumber kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan lagi kebenarannya sedangkan filsafat adalah sumber kebenaran yang hanya secara eksklusif dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual. Dia menyatakan apabila ada pertentangan antara agama dengan filsafat atau akal maka teks agama harus diinterpretasikan sesuai dengan kebenaran dari filsafat.

Sekularisme memastikan agar negara tidak ikut campur terhadap urusan agama sehingga menghalangi negara untuk melakukan tindakan yang destruktif terhadap agama itu sendiri. Contoh yang paling relevan untuk saat ini adalah bagaimana Arab Saudi melarang Qatar untuk melakukan ibadah haji di negaranya.

Negara juga memastikan agar tidak satu kepercayaan pun masuk ke dalam ranah publik terutama dalam penentuan kebijakan (hukum) termasuk ateisme sekalipun. Singkatnya negara sekuler adalah negara yang netral terhadap kepercayaan apa pun. Negara baru hadir apabila ada praktik dari suatu kepercayaan yang merugikan publik misalnya agama X yang meyakini bahwasanya menjadikan seorang perawan muda sebagai tumbal dapat menyenangkan dewa-dewa, atau agama Z yang meyakini membunuh orang lain akan mendapatkan imbalan di dunia lain.

 

References :

Ibn Rushd, 2012, On the Harmony of Religions and Philosophy, London : Dodo Press
Richard Dawkins, 1976, The Selfish Gene, Oxford : Oxford University Press
Auguste Comte, 1988, Introduction to Positive Philosophy, Indiana : Hackett Publishing Company

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia | Founder Numbers ID | International trade law enthusiast

(1767)