Numbers ID | Biaya Kuliah di PTN Top Mahal? Siapa bilang?

Biaya Kuliah di PTN Top Mahal? Siapa bilang?

Ditulis oleh Vincent Ricardo, Founder Numbers ID, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dua hari yang lalu, sebuah tulisan yang singkatnya bercerita mengenai persepsi publik bahwasanya biaya kuliah di Universitas Indonesia mahal menjadi viral dikarenakan penulis sendiri merupakan mahasiswi dari Universitas Indonesia.

Adapun selain berisikan tentang mahalnya pendidikan di Universitas Indonesia, penulis juga mengungkapkan keluh kesahnya terhadap sikap mahasiswa yang condong apatis bahkan mencapai sikap antipati sehingga menggap orang-orang miskin sebagai golongan yang mengusahkan negara. Padahal para mahasiswa dan mahasiswi tersebut telah mendapatkan privilege untuk berkuliah di Universitas Indonesia itu.

Tulisan yang mengunggah hati tersebut hingga saat ini sudah mendapatkan 4000 likes. Namun  yang patut dipertanyakan adalah apakah benar bahwasanya pendidikan di Universitas Indonesia mahal? Apakah benar hanya orang-orang ber-privilege yang bisa berkuliah di Perguruan Tinggi Negri Favorit? Apakah benar mahasiswa-mahasiswi itu apatis bahkan antipati?

Apa itu mahal? Jika kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahal adalah harga tinggi. Tentu untuk menentukan suatu harga itu tinggi atau tidak kita perlu menentukan harga untuk barang yang sejenis (like products). Ada pun barang sejenis tersebut biasanya dilihat dari karakteristik produk (product characteristic), kegunaan (end-uses) beserta konsumen produk itu sendiri (consumer tastes and habits).

Universitas Indonesia, berdasarkan versi pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) World University Rangkings 2017/2018 yang baru saja dirilis pada Kamis (8/6/2017), mengalami peningkatan ranking dunia dari sebelumnya peringkat 325 ke peringkat 277 dunia. Universitas Indonesia menjadi satu-satunya universitas dari Indonesia yang masuk ke dalam 300 besar ranking dunia. Ada pun universitas dari Indonesia yang menyusul setelah Universitas Indonesia adalah Institut Teknologi Bandung di peringkat 331 dunia, Universitas Gajah Mada di peringkat 401-410, Universitas Airlangga di peringkat 701-750 serta Institut Pertanian Bogor di peringkat 751-800. (Baca : UI Satu-Satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang Masuk 300 Besar Dunia). Kelima Universitas ini dapat dikategorikan sebagai like products dikarenakan memiliki kesamaan karakteristik, kegunaan dan juga market behaviour yang cenderung serupa.

Universitas Indonesia dikenal dengan sederet fasilitas yang memadai baik dari Perpustakaan yang merupakan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara, fasilitas Bis Kuning gratis untuk di kompleks UI, fasilitas sepeda kuning, akses Jurnal Internasional dan lain-lain. Memang benar ada beberapa kendala dalam pengelolaan fasilitas dan honorarium tenaga pengajar. Namun jika dibandingkan dengan PTN lain, Universitas Indonesia masih unggul dalam segi fasilitas maupun tenaga pengajar.

Biaya kuliah di Universitas Indonesia untuk Sarjana Program Reguler yang masuk lewat jalur SBMPTN dan SNMPTN pada tahun 2017, biaya yang dikenakan adalah 7.5 juta per-semester untuk IPA (Saintek & Kedokteran) dan 5 juta untuk IPS apabila memilih sistem pembayaran BOP-P (Biaya Operasional Pendidikan Pilihan). Namun terdapat penyesuaian biaya kuliah untuk BOP-B (Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan), dari Rp. 5.000.000 hingga Rp. 0,- (gratis) tergantung kemampuan orang tua. BOPB sendiri tidak sulit untuk didapatkan, mahasiswa hanya perlu memasukkan berkas yang diminta secara online dan menunggu hasil verifikasi dari Kemahasiswaan UI.  Selain itu, Universitas Indonesia sudah lama tidak memberlakukan uang pangkal. (Baca : apa itu BOP-P dan BOP-B)

Sedangkan untuk Institut Teknologi Bandung berdasarkan informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2017/2018, biaya kuliah persemester untuk IPA adalah 10 juta dan untuk IPS (Sekolah Bisnis Manajemen) adalah 20 juta. Namun, mahasiswa-mahasiswi baru masih dapat mengajukan biaya operasional yang disesuaikan dengan penghasilan orang tua.  Ada pun biaya kuliah paling rendah adalah Rp. 500 ribu untuk golongan I.

Untuk Universitas Gajah Mada, biaya kuliah dibedakan setiap jurusan. Namun berdasarkan berdasarkan data yang saya olah dari SK UKT S1 Universitas Gajah Mada, rata-rata uang kuliah untuk jurusan IPA adalah Rp. 9.780.000 dan IPS sebesar Rp. 7.400.000. Biaya kuliah yang paling murah setelah disesuaikan dengan pendapatan orang tua untuk golongan I adalah 500.000.

Universitas Airlangga sama seperti Universitas Gajah Mada, berdasarkan data dari website Unair biaya kuliahnya dibedakan setiap jurusan, namun rata-rata biaya kuliah untuk IPA umumnya lebih tinggi yaitu Rp. 11.300.000 dan IPS dengan rata-rata Rp. 7.900.000. Ada pun biaya kuliah paling rendah adalah Rp. 500 ribu untuk golongan I.

Dan yang terakhir biaya Kuliah Institut Pertanian Bogor adalah Rp. 11.000.000 untuk IPA dan Rp.10.300.000 juta untuk IPS. Sama seperti ITB, UGM dan Unair biaya kuliah paling rendah adalah Rp. 500 ribu untuk golongan I.

Jadi apakah biaya kuliah di Universitas Indonesia mahal? Jawabannya tentu saja tidak. Bahkan jika biaya kuliah untuk BOPP Universitas Indonesia ditambah sebesar Rp. 2.000.000, biaya kuliah di UI akan tetap lebih murah dibandingkan ITB, UGM, Unair dan IPB.

Lalu apakah Universitas Indonesia hanya untuk orang-orang dengan privilege? 

Apa itu privilege? Simpelnya privilege adalah keuntungan yang dimiliki sekelompok orang namun tidak dimiliki orang lain. Privilege ini sebenarnya sangat subjektif dikarenakan tiap-tiap kelompok pasti memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Namun untuk mempermudah definisi privilege tersebut, kita akan mempersempit ke dalam privilege secara ekonomi.

Mia Fatimah, mahasiswi Ilmu Politik Universitas Indonesia angkatan 2014 telah membagikan ceritanya pada Numbers ID mengenai bagaimana ekonomi tidak menjadi alasan untuk tidak dapat berkuliah di Universitas Indonesia :

“Dulu saya tidak ikut bimbel untuk SBMPTN, tak tega meminta uang sebanyak itu pada orang tua saya. Uang yang bahkan melebihi jumlah gaji ayah saya dalam sebulan, seorang Satpam Mesjid beranak 4 dengan gaji 1,25 juta per bulan. Untuk mengkompensasinya, saya mulai belajar untuk persiapan SBMPTN sebelum anak-anak yang ikut bimbel mulai belajar, sehingga saya yang tidak bimbel dan berasal dari jurusan IPA ini akhirnya lulus SBMPTN di prodi impian yang masuk dalam rumpun IPS.

Saya belajar materi SBMPTN IPS dengan menggunakan LKS pelajaran IPS hasil pinjaman dari teman-teman saya, buku latihan soal UN IPS yang saya pinjam dari perpustakaan sekolah, dan bahan online dari website sbmptnsoal.com yang didapat secara gratis karena menjadi juara saat try out online. Lama-kelamaan, belajar materi IPS menjadi hal yang menyenangkan buat saya, semacam pelarian ketika saya penat belajar materi IPA. Ketika merasa lelah belajar, saya mencoba memotivasi diri sendiri dengan membayangkan perubahan keadaan ekonomi keluarga jika saya sukses nantinya.

 

Mia Fatimah saat menjabat Wakadep Aksi dan Propaganda BEM UI 2016

Sadar akan keterbatasan diri saya yang tak ikut bimbel, saya mulai belajar untuk SBMPTN sejak awal kelas XII SMA, ketika anak-anak lain di sekolah saya rata-rata mulai belajar di semester akhir kelas XII SMA. Konsekuensinya, saya harus membagi waktu antara belajar UN dan SBMPTN karena saya jurusan IPA di SMA dan di SBMPTN saya memilih tes IPS. Saya sadar, jika saya mulai belajar tidak lebih dulu dari mereka, saingan saya yang mungkin jumlahnya ribuan dan mungkin ikut bimbel, saya pasti akan kalah. Hasil tak pernah mengkhianati usaha, akhirnya saya lulus di pilihan pertama saya saat SBMPTN, Ilmu Politik Universitas Indonesia, jurusan impian saya.

Saya akhirnya bisa bertahan di Ilmu Politik UI hingga sekarang, semester 7 karena Bidikmisi yang saya dapatkan. Beasiswa ini menggratiskan uang kuliah penerimanya juga memberikan uang saku perbulannya. Pun, untuk anak-anak yang tidak mendaftar Bidikmisi, masih ada biaya kuliah berkeadilan yaitu sistem pembayaran yang jumlahnya disesuaikan dengan gaji orangtua. Banyak juga tersedia jenis beasiswa lainnya selain Bidikmisi. Intinya, keterbatasan biaya tak boleh menjadi penghalang kalian untuk menggapai impian.

Pertanyaan terakhir yang perlu dijawab adalah apakah benar mahasiswa cenderung memiliki sikap apatis atau antipati terhadap masyarakat miskin?

Kemiskinan singkatnya adalah ketidakmampuan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dikarenakan penghasilan yang lebih rendah daripada kebutuhan hidupnya. Kemiskinan tidak ada korelasinya dengan profesi petani, nelayan dan buruh. Kita bisa saja menemukan petani yang kaya raya, nelayan yang kaya raya serta buruh yang kaya raya. Buruh sendiri pun memiliki scope yang sangat besar, bahkan pekerja kantoran dengan gaji 25 juta per bulan juga dapat dikategorikan buruh.

Pertanyaan yang satu ini sangat sukar dijawab karena pengukurannya begitu sulit. Mungkin benar ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang tidak peduli dengan rakyat kecil. Namun lagi-lagi, ketidakapatisan seperti apakah yang menjadikan mahasiswa tidak apatis dan antipati?

Apakah berdemonstrasi memperjuangkan hak orang kecil tanpa adanya kajian ekonomi, sosial, politik dan hukum adalah bentuk dari sikap yang tidak apatis?

Apakah mahasiswa yang tidak mau berdemonstrasi memperjuangkan hak orang kecil tanpa adanya kajian ekonomi, sosial, politik dan hukum adalah bentuk dari sikap yang tidak apatis?

Apakah mahasiswa yang mengirimkan policy recommendation paper untuk mengentaskan kemiskinan ke pemerintah serta menolak untuk berdemonstrasi memperjuangkan hak orang kecil adalah bentuk apatis?

Apakah mahasiswa yang mengikuti perlombaan internasional dan memenangkan perlombaan di kancah internasional untuk mengharumkan negara merupakan bentuk sikap yang apatis terhadap rakyat kecil?

 

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(632)

Apakah Kita Harus Menjadi Seorang Filantrop?

Ditulis Oleh Lai Devin, Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Economics Contributor Numbers ID

Filantrop. Dermawan. Kita sering melihat mereka sebagai seseorang yang murah hati dan berbelas kasih yang justru berlawanan dan mencoba melawan arus nilai konvensional serta teori dan motif ekonomi. Kita bahkan mengidolakan mereka, berusaha menjadi seperti mereka dan menjadikannya sebagai panutan (role model). Tapi apakah mereka benar-benar dermawan? Apakah kebaikan merupakan sesuatu yang sama nyatanya seperti uang yang mereka sebarkan ke seluruh penjuru dunia untuk membuat kita semua tersenyum dan membentuk dunia menjadi tempat yang lebih indah dengan kemiskinan dan kesengsaraan yang semakin berkurang?

Konsep kebaikan merupakan sesuatu yang inheren (sudah ada) di dalam diri manusia melalui hati nurani dan konsep moralitas. Kita memberi terhadap sesama terutama karena kita bersimpati atau bahkan berempati terhadap mereka, merasakan penderitaan mereka dan mencoba yang terbaik untuk mengatasi pilu mereka. Berdasarkan standar ajaran agama kita, memberi terhadap sesama bahkan merupakan keharusan bagi beberapa ajaran. Untuk beberapa ajaran lainnya, memberi terhadap sesama secara implisit dianjurkan untuk dilakukan (sebagai contoh adalah konsep karma dengan sebuah pernyataan sederhana “setiap aksi akan memiliki konsekuensinya”). Pada sebuah dunia yang utopis, hanya dengan peduli dan berbagai terhadap sesama mungkin saja akan membawa ribuan senyuman terhadap sesama kita.

Namun analisis dengan teori dan prinsip ekonomi kebanyakan mengarahkan kita untuk tidak berlaku sebagai seorang dermawan terutama karena menjadi dermawan akan menjadi sebuah biaya bagi kita. Memberikan uang kalian kepada orang lain akan mengurangi kemampuan membeli (purchasing power) yang kita miliki, mentransfer kemampuan “membeli gadget” saya kepada orang lain untuk makan tiga kali sehari atau menikmati fasilitas pendidikan lebih baik yang masih langka di beberapa desa atau kampung yang pembangunannya masih kurang di Indonesia namun tidak memberi apa-apa pada saya

Namun sampai pada batasan tertentu terdapat penjelasan ekonomi seseorang berlaku baik dan tidak dikategorikan sebagai seseorang yang irasional bahkan gila. Dari sudut pandang mikroekonomi, pernyataan bahwa fungsi kepuasan (utility function) merupakan fungsi dari konsumsi barang dan jasa pribadi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tidak berlaku secara universal jika kita mempertimbangkan sudut pandang yang dimiliki oleh para filantrop dimana mereka berusaha untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik, termasuk lingkungan di sekitar mereka. Membantu tetangga kita yang terjebak kemiskinan dan melihat mereka tersenyum akan membuat kita juga tersenyum, merasakan kepuasan atas apa yang mereka rasakan (mungkin empati bekerja secara sebaliknya). Keterkaitan emosi yang kita rasakan terhadap orang lain membuat kita untuk turut mempertimbangkan orang lain juga dalam fungsi kepuasan kita, menghindarkan kerakusan menimbun uang dan menghabiskannya hanya pada konsumsi mewah. Namun satu permasalahan muncul ketika teori ini dipertimbangkan yakni bahwa orang-orang kaya tidak tinggal bersebelahan dengan orang-orang miskin karena aglomerasi dan tarikan gravitasi.

Satu solusi dari masalah tersebut adalah untuk menyalurkan uang tersebut melalui perantara (termasuk organisasi amal, yayasan, dsb.) yang dikelola oleh ahlinya untuk menyalurkannya kepada yang membutuhkannya. Sebagai salah satu justifikasi, perantara tersebut tidak semata-mata didirikan untuk memperlihatkan kebanggaan atau sebagai media banding.

Pada sudut pandang yang lebih besar, memberi terhadap sesama dapat membantu perekonomian secara keseluruhan (teoritis). Salah satu teori mengatakan bahwa setiap tambahan pendapatan yang kita terima akan menghasilkan kepuasan marjinal yang semakin menurun (diminishing marginal utility). Hal tersebut berarti bahwa setiap $1 yang diterima oleh orang yang sudah memiliki kekayaan sebanyak $1.000.000 akan sangat tidak berarti dibandingkan dengan orang yang bahkan masih kesulitan mendapatkan $1,9 per hari (salah satu dari batasan kemiskinan yang digunakan oleh World Bank). Sebagai sebuah metafora, $1 tersebut dapat digunakan sebagai pembakar perapian bagi si kaya atau untuk mendapatkan satu kali tambahan makan bagi si miskin.

Bayangkan jika seluruh orang-orang kaya (terutama pada daftar orang kaya Forbes) bersedia untuk memberikan sebagian kekayaannya bagi orang lain, maka hal tersebut akan memberikan kepuasan ekonomi yang lebih besar dan lebih banyak kebahagiaan yang dirasakan. Selain CSR yang dilakukan perusahaan mereka, kita tidak tahu secara pasti apakah mereka melibatkan pribadi mereka untuk membantu orang lain. Masalah tambahan muncul ketika kita memperhitungkan kelas menengah yang sudah mencukupi kebutuhan pribadinya dan tidak dipungkiri bisa berkontribusi bagi masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk menjawab masalah tersebut adalah dengan memajaki warga negaranya dengan (biasanya tambahan) tujuan terdistribusi pendapatan terhadap warga negara yang kurang mampu dalam bentuk subsidi (barang maupun uang) atau infrastruktur yang lebih baik dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Bentuk bantuan yang diarahkan oleh pemerintah tersebut bersifat penting terutama bila kita mempertimbangkan UN Statement on Poverty tahun 1988, dengan kutipan “Poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society…” dan kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu akses yang dibutuhkan termasuk akses keuangan/pendanaan (sering kali perbankan) terutama bila kita mempertimbangkan bahwa masyarakat miskin sering kali tidak termasuk kategori bankable (kurang layak dalam mengakses kredit perbankan), sehingga mekanisme pasar tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara sendirinya.

Namun terkadang pemerintah bisa juga gagal. Tergantung pada jenis institusi (baik ekonomi maupun politik, terutama politik) yang diterapkan pada negara bersangkutan, sistem perpajakan tersebut bisa menghasilkan hasil yang baik maupun buruk. Institusi inklusif adalah institusi yang terwujud pada kasus terbaik di dunia utopis, dimana pemerintah bisa melakukan terdistribusi pendapatan dari masyarakat yang sudah berkecukupan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Pada spektrum lainnya terdapat institusi ekstraktif yang merupakan pemerintah yang tidak berfungsi seperti seharusnya yang memberlakukan sistem perpajakan untuk memperkuat cengkeraman dan posisi mereka sebagai pimpinan negara bersangkutan, dan bahkan mengambil peran untuk menguntungkan kroni mereka, yakni kapitalisme kroni (crony capitalism). Pemerintah yang tidak berfungsi dalam perannya mengentaskan kemiskinan dapat kita jumpai terutama pada benua Afrika dan negara Dunia Baru (New World countries). Maka daripada itu institusi non-pemerintah dapat mengatasi kegagalan pemerintah tersebut dengan menyalurkan sumber daya (walaupun mungkin dalam jumlah lebih kecil karena donasi bersifat sukarela dan tidak bisa dipaksakan) secara langsung dan lebih efisien melalui kontrol yang lebih baik terhadap manajemen program dan tidak terjebak pada agenda politik negara bersangkutan (bilamana multinasional dan bisa menyalurkan donasi asing). Peran yayasan multinasional tersebut untuk membantu negara-negara yang masih dilanda kemiskinan terutama pada benua Afrika kemudian menjadi sangat penting karena pada negara bersangkutan sumber daya hanya dikuasai oleh beberapa pihak (yang mana saya kira akan tidak terlalu berkepentingan untuk memperbaiki kondisi negara mereka) sehingga sumber daya yang dapat disalurkan dalam bentuk bantuan tidaklah banyak tersedia sedari awal.

Sebagai kesimpulan, dari sudut pandang ekonomi maka akan selalu ada alasan untuk membantu sesama tanpa memperhatikan mengenai hati nurani, kedermawanan, ataupun hal semacamnya. Jika kalian tidak mempertimbangkan kepuasan orang lain terkait kepuasan diri kalian, berpikirlah secara lebih besar. Akan selalu ada seseorang seseorang dengan jarak 100 kilometer, 1 pulau, ataupun 1 benua disana yang akan tersenyum dengan sedikit saja dari kebaikan kalian. Terkadang berpikir dari sudut pandang diri kita sendiri merupakan sesuatu yang dapat diterima.

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(164)

Benarkah Libertarian atau Liberal Klasik Alergi terhadap Keynes dan Marx?

Ditulis oleh Vincent Ricardo, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Founder Numbers.ID & Charter Team Students For Liberty

Sudah dua minggu semenjak tulisan “Mempelajari Ekonomi Dengan Utuh Bersama Vincent Ricardo — Kritik Terhadap Kritik Terhadap Kritik Saya” yang mengkritik kembali balasan tulisan saya “Mempelajari Ekonomi dengan Utuh” terhadap kritik “Melawan Privatisasi Perguruan Tinggi” yang seluruhnya bersumber dari tulisan utama saya yaitu “Mendukung Komersialisasi Perguruan Tinggi dan Sesat Pikir Michael J. Sandel”. Namun dikarenakan kesibukan di kampus baik dari kegiatan kuliah, UAS, persiapan lomba serta kesibukan di kantor, saya baru sempat menuliskan balasan untuk tulisan tersebut saya hari ini.

Dalam tulisan “Mempelajari Ekonomi Dengan Utuh Bersama Vincent Ricardo – Kritik Terhadap Kritik Terhadap Kritik Saya”, penulis menuliskan bahwasanya tulisan saya masih jauh dari ekspetasinya. Saya sendiri tidak memahami apa ekspetasi yang penulis tuliskan di sana. Apakah penulis mengharapkan saya untuk memiliki satu pikiran dengan penulis?

Meskipun saya tidak bisa memenuhi ekspetasi pengkritik tulisan saya, biarkanlah dalam tulisan ini saya akan kembali menerangkan kembali betapa kelirunya kritik terakhir dari penulis.

Pertama – Pengeluaran Ekonomi tidak Memutar Roda Ekonomi

“Anggapan ini menafikan bentuk pengeluaran lain yang tak kalah besar seperti hibah riset dan proyek antar-universitas, yang lebih bersifat investasi jangka panjang daripada konsumsi yang menimbulkan “perputaran roda ekonomi”. Luputnya waktu sebagai variabel penting dalam menghitung agregat permintaan yang diciptakan pengeluaran mahasiswa maupun universitas dalam “memutar roda ekonomi” menunjukkan kelemahan dari bantahan kawan Vincent terhadap poin awal saya.”

Di dalam point ini, penulis telah menyatakan kesalahannya bahwasanya telah melakukan kecerobohan dalam kritik pertamanya. Namun alangkah sangat disayangkan, penulis kembali jatuh ke lobang yang sama dengan menyatakan dana hibah riset dan proyek antar-universitas tidak memutar roda perekonomian karena merupakan investasi jangka panjang.

Apa itu long-term investment atau investasi jangka panjang?

Jika kita merujuk ke kamus, arti dari long-term investment singkatnya adalah investasi yang terhitung lebih dari setahun. Hibah riset sendiri adalah pemberian uang secara cuma-cuma yang diberikan oleh seseorang tanpa meminta timbal balik untuk kepentingan riset. Pada umumnya universitas-universitas lah yang menerima dana hibah riset dari pemerintah atau perusahaan swasta. Sangat jarang universitas mengeluarkan dana untuk memberikan hibah riset. Akan tetapi terlepas apakah dana hibah riset berasal dari privat ataupun publik, keduanya tetap memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi dikarenakan uang dari dana hibah riset itu akan tetap langsung dipergunakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Entah satu setengah tahun atau dua tahun. Begitu pula dengan proyek antar-universitas, akan ada uang yang langsung dikeluarkan di tiap-tiap periode selama waktu yang ditargetkan. Misalnya Universitas Indonesia menyisihkan uang sebesar 5 miliar untuk mendanai lomba mahasiswa selama dua tahun. Tentu tiap enam bulan sekali atau mungkin tiga bulan sekali dana tersebut akan dikeluarkan hingga habis pada tahun ke-2. Jadi jelas penulis jatuh ke lobang kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Kedua – Memahami Monopoli dan Persaingan Pasar

“Hasil dari promosi diri universitas ini berarti bahwa jauh lebih mudah bagi universitas untuk memasarkan dirinya pada satu pangsa yang tetap, berdasarkan berbagai atribut dan ciri-ciri yang tidak melulu sejalan dengan kualitas pendidikan itu sendiri, daripada bersaing dengan universitas lain pada saentero pasar mahasiswa yang luas berdasarkan jiwa kompetifif semata. Sekolah bisnis mengenal istilah product differentiation (diferensiasi produk), yang merujuk pada teknik marketing untuk memasarkan produk-produk yang secara kualitas sebenarnya sama pada pangsa-pangsa yang berbeda. Seperti kata kawan Vincent dalam tulisannya, calon pembeli pendidikan mengenakan subjective value, atau memiliki persepsi yang berbeda, mengenai kualitas dan Return of Investment dari jalur pendidikan yang hendak mereka tempuh. Hasil dari promosi diri universitas ini berarti bahwa jauh lebih mudah bagi universitas untuk memasarkan dirinya pada satu pangsa yang tetap, berdasarkan berbagai atribut dan ciri-ciri yang tidak melulu sejalan dengan kualitas pendidikan itu sendiri, daripada bersaing dengan universitas lain pada saentero pasar mahasiswa yang luas berdasarkan jiwa kompetifif semata.”

Di sini ada dua hal yang saya ingin tegaskan yaitu penghormatan terhadap property rights dan kedua adalah kompetisi. Property rights adalah hak bagi seorang pemilik barang untuk menggunakan barangnya secara penuh tanpa adanya intervensi dari siapa pun sehingga dia dapat menggunakan barang yang dia miliki berdasarkan apa yang dia suka baik ingin dijual kepada orang kulit hitam saja, ingin dijual ke saudaranya saja atau mungkin disewakan kepada orang-orang yang seimannya saja. Apakah diskriminatif? Ya mungkin saja, tapi apakah sebuah diskriminasi pasti merupakan sesuatu yang salah secara moral? Toh dalam ilmu matematika sendiri dikenal diskriminan (D = b2 – 4ac). Di sini saya sarankan penulis untuk memahami penghormatan terhadap property rights terlebih dahulu melalui tulisan sahabat saya Cania Citta Irlanie dalam tulisannya Feminisme Kekinian: Melawan Diskriminasi dengan Mengabaikan Hak Milik?

Jadi apabila memang suatu universitas ingin menyelamatkan pangsanya, katakanlah Universitas Nurul Fikri yang ingin menyelamatkan pangsa mahasiswa relijius beragama Islam. Ya itu adalah haknya yang harus dihormati. Namun, apakah benar dengan begitu Universitas Nurul Fikri akan berhasil memonopoli pangsanya tersebut?

Mungkin penulis perlu sekiranya sesekali main ke Margonda untuk melihat perbandingan antara tiga universitas yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma dan Universitas Nurul Fikri dan melihat bagaimana sistem pasar bekerja. Meskipun Universitas Nurul Fikri berusaha membangun image universitas yang religious akan tetapi jumlah mahasiswa/mahasiswinya sangat sedikit dibandingkan Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma. Kenapa? Jawabannya sederhana yakni adalah kualitas universitasnya. Jadi sekali lagi, kompetisi yang sehat akan menghasilkan monopoli alamiah yang tidak memiliki masalah.

Ketiga – Iman Dukungan Intervensi Negara

“Sayangnya, video tersebut tidak berhasil mengusir kepercayaan saya bahwa negara wajib menyediakan fasilitas fisik dan sosial agar pasar bebas bisa beroperasi. Setelah membandingkan kritik dalam video tersebut terhadap Mazhab Keynes dengan beberapa literatur mengenai pembentukan institusi pasar dan mode produksi kapitalisme sepanjang sejarah, saya masih jauh dari yakin bahwa pandangan liberalisme klasik tidak ahistoris.”

Di paragraf ini penulis menyatakan imannya terhadap kewajiban negara untuk mengintervensi. Tentu saja hal ini sulit untuk dikritisi kembali karena saya memahami benar bahwa persoalan iman adalah ranah pribadi. Saya sangat menghormati perbedaan kepercayaan, bahkan apabila ada seseorang yang mengimani Unicorn berwarna pink terbang tiap malam di langit atau seseorang yang mengimani bahwasanya ada teko teh kecil yang terbang di ruang angkasa saya akan menghormati hal tersebut. Namun mohon maaf, jika hal ini diterapkan dalam ilmu pengetahuan, ini adalah masalah yang serius dikarenakan menghambat berlangsungnya dialektika ilmu pengetahuan. Sudah sepatutnya seorang terpelajar memahami bahwasanya keyakinan bukanlah suatu hal yang menjadikan sebuah pernyataan menjadi benar.

Keempat – Alergi Libertarian dan Liberal Klasik terhadap Keynesian dan Marx

“Walau begitu, saya rasa sudah waktunya bagi kami untuk membawa diskusi ini ke ranah praktek dengan pembuktian empiris. Pun daripada itu, saya berharap bahwa dialog-dialog ke depan dapat menyembuhkan kaum Libertarian dan Liberal Klasik dari alergi akut terhadap Keynes dan Marx.”

Satu hal yang jelas belum bisa dilaksanakan saat ini adalah melakukan pembuktian empiris terhadap pelaksanaan privatisasi pendidikan tinggi di Indonesia dengan mencabut bantuan dana ke PTN dikarenakan belum pernah terjadi hal tersebut dan kemudian dibukanya sistem endowment dan usaha pemerintah membentuk iklim yang mendorong spontaneous order.

Lalu mengenai alergi kaum Libertarian dan Liberal Klasik terhadap Keynes dan Marx ini jelas adalah tuduhan yang tidak berdasar dan keliru atau yang masyarakat sebutnya sebagai fitnah. Para libertarian dan liberal klasik tidak pernah alergi terhadap Keynes dan Marx, justru kami mengkaji ide-ide Keynes dan Marx dan selalu melakukan studi komparasi terhadap Libertarianisme dan Liberalisme-Klasik. Pun mengingat buku-buku koleksi saya sendiri, saya juga adalah seorang penikmat buku-buku kiri dan interventionist pada mulanya baik dari buku-buku Marx, Engels, Tan Malaka, Pramoedya Ananta Toer, Albert Camus, Jean Paul Sartre, Arthur Scopenhauer hingga Foucault, Listiyono Santoso, Martin Suryajaya, Noam Chomsky, Michael J. Sandel dan Slavoj Zizek.

Tuduhan ini sontak mengingatkan saya pada Imantaka Nugraha, salah satu co-founder Students For Liberty Indonesia yang menunjukkan fotonya di zaman dahulu ketika masih mengidolakan Tan Malaka dengan kaos kekiri-kiriannya dan buku Madilog dengan bangga. Saya dulu juga seorang kiri dan sempat mengimani intervensi pasar namun pergulatan pikiran membawa saya berada dalam posisi di antara liberalisme klasik dan libertarian.

Murray Rothbard pernah mengatakan bahwasanya “Libertarianism does not offer you a way of life, It offers liberty so that each person is free to adopt & act upon his own values & moral principles”. Ini lah yang membedkan libertarianisme dengan ideologi kiri yang harus mengimani bahwa intervensi diperlukan dan bahkan jika perlu pemerintah berkuasa penuh atas ekonomi. Libertarianisme tidak memaksakan seorang libertarian untuk menolak seluruh intervensi pemerintah sehingga dalam libertarianisme atau liberalisme-klasik sendiri kebijakan seperti negative-income tax, universal basic income, school voucher terus diperdebatkan. Bagaimana pemerintah boleh hadir tidak pernah dipatokkan dalam libertarianisme secara jelas berbeda dengan sosialisme dan marxisme.

References :

Hayek, Friedrich August, and Bruce Caldwell, 2014, The Road to Serfdom: Text and Documents: The Definitive Edition. Routledge.
Frederic Bastiat. 2011. The Law. Eastford. USA : Martino Fine Books
Paul Wachtel. 1975, The Returns to Investment in Higher Education – Another View. Massachusetts : NBER
Tom G. Palmer. 2015, After The Welfare State. Jakarta : Youth Freedom Network
Milton Friedman. 1962. Capitalism And Freedom. Chicago : University of Chicago Press
Murray Rothbard. 1962. Man, Economy and State. Princeton : Van Nostrand

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(341)

Bebek atau Kelinci? – Filsafat Ilmu : Pemikiran Thomas Kuhn

Ditulis oleh Putri Maulida, S.Hum., Philosophy Contributor Numbers ID, Alumna Filsafat Universitas Indonesia.

Ketika memerhatikan gambar di atas secara seksama, pada umumnya kita akan mempertanyakan : “Apakah gambar tersebut adalah gambar seekor bebek atau kah seekor kelinci? “. Sebagian akan menjawab gambar tersebut adalah gambar seekor bebek dan sebagian lainnya menjawab gambar tersebut adalah gambar seekor kelinci dikarenakan dua perspektif yang berbeda. Lantas bagaimana filsafat menjawabnya?

Setelah kematian positivisme modern di tahun 1960-an, dua filsuf dalam bidang filsafat ilmu datang mendominasi pemikiran Anglo-Amerika, Karl Popper (1902-1994) dari Austria dan Thomas Kuhn (1922-1966) dari Amerika. Popper mempertahankan perspektif non-positivis namun evolusionis dan Kuhn menekankan pada revolusi. Buku Kuhn yang paling terkenal adalah The Structure of Scientific Revolutions (1962) yang membahas tentang konsep paradigma.

Paradigma menurut Kuhn digunakan dalam dua hal. Pertama, paradigma adalah suatu rangkaian kepercayaan, nilai, teknik, dan lainnya yang sama-sama diyakini oleh komunitasnya. Dan kedua yaitu satu elemen dari rangkaian, solusi puzzle yang menghadirkan model atau contoh, yang bisa menggantikan aturan eksplisit sebagai basis dari solusi untuk menyelesaikan puzzle dalam ilmu normal.

Pada konsep paradigma Kuhn, ada siklus perkembangan ilmu yang terjadi secara bergilir yaitu ilmu revolusioner dan ilmu normal.  Pada ilmu normal, paradigma bekerja sesuai kepentingan dan berkembang secara evolusioner. Sedangkan ilmu revolusioner, paradigma diganti dengan paradigma yang lain. Ilmu normal adalah proses rutin di mana ilmuwan bekerja dengan kerangka pikir teoritisnya atau disebut “paradigma”. Terkadang, anomali dan hal-hal yang tidak umum terjadi, tetapi hanya dianggap sebagai kesalahan dalam bagian-bagian yang menjadi fokus para ilmuwan. Hal itu menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan normal tidak memiliki kebaruan, yang terjadi adalah proses kumulatif yang mana ilmuwan mengaplikasikan teori yang sama pada masalah yang belum terselesaikan. Hal ini layaknya seperti permainan puzzle. Seiring waktu, anomali-anomali yang berlanjut mengalami akumulasi sehingga puncak krisis dicapai. Seiring dengan krisis tersebut, teori baru diciptakan dan terjadi pergeseran paradigma sehingga kerangka pikir yang baru menggantikan kerangka pikir yang lama. Kerangka pikir yang baru (ilmu revolusioner) digunakan untuk suatu kepentingan, dan ilmu normal terulang kembali sampai anomali-anomali selanjutnya mencapai puncak krisis.

Pada puncak krisis, terjadi inkomensurabilitas atau hal yang tidak dapat diperbandingkan antara paradigma-paradigma yang berseteru. Kata inkomensurabilitas adalah term pada matematika yang artinya ‘kurangnya ukuran yang sama’.  Kata ini diadopsi oleh Thomas Kuhn dan Paul Feyerabend yang menyatakan bahwa suksesnya suatu teori ilmiah tertentu seringkali tidak dapat diperbandingkan dengan teori ilmiah lainnya dan tak ada cara yang netral untuk mengkomparasikannya dalam menentukan mana yang lebih baik. Kuhn menyatakan bahwa apa yang dianggap sebagai bukti bergantung pada paradigma yang dipakai. Oleh karena itu, bagaimana bisa mengkompetisikan paradigma satu dengan yang lain secara rasional? Kuhn berpendapat tidak ada persetujuan yang lebih tinggi selain dari komunitas ilmiah itu sendiri dan pilihan dalam memilih paradigma yang berseteru tersebut adalah pilihan yang tidak dapat diperbandingkan.

Tidak berdasarkan pada bukti, melainkan psikologi dan faktor sosial lah  yang mendorong ilmu pengetahuan. Konfirmasi empirik dari suatu hipotesis merupakan retorika palsu. Hal ini membuat Kuhn dikaitkan dengan relativisme terhadap ilmu pengetahuan, yang mana kebenaran dari teori ilmiah sebagian atau seluruhnya dipengaruhi oleh dorongan sosial.  Kuhn menyampaikan pada bab terakhir  The Structure of  Scientific Revolutions bahwa pengetesan teori adalah perkara yang kompleks.  Ketika eksperimen berkonflik dengan teori ilmiah, logika semata tidak bisa menjelaskan mana yang menjadi kesalahan. Kuhn pun berkata bahwa “tampak bahwa elemen arbitrer menyatu dengan kejadian personal dan kejadian sejarah selalu merupakan komposisi formatif dari suatu keyakinan yang dianut oleh komunitas ilmiah pada waktunya”. Contoh pada relativisme epistemik yaitu baik teori biologi maupun teori fisika dapat dianggap sebagai pengetahuan, bergantung pada komunitas ilmuwan fisika dan ilmuwan biologi itu sendiri.

Ide dari dua paradigma yang tak dapat diperbandingkan ini di dukung oleh kepercayaan bahwa teori tidak lepas dari nilai dalam observasi. Segala observasi dipengaruhi oleh latar belakang teori. Hal ini terjadi pada revolusi Copernican. Ketika paradigma berubah, metode yang dipakai juga berbeda untuk mengetes suatu teori, dan begitu juga permasalahan yang harus diselesaikan pada ilmu pengetahuan. Seperti pendapat konstruktivis sosial, kita tidak bisa mengetahui  hakikat objek luar sama sekali. Begitu juga dengan Popper dan Kuhn, kita tidak akan bisa mengetahui  hakikat objek luar murni hanya dengan penerimaan pasif. Popper menyebut pandangan yang pasif ialah “bucket theory of mind”.  Maksudnya, Popper berpikir bahwa pikiran seharusnya tidak dilihat sebagai keranjang kosong tanpa ada usaha konstruktif dari diri sendiri dengan memasukkan berbagai konten dalam pikirannya. Pandangan Popper dan Kuhn adalah kita tidak pernah bisa melihat atau menerima objek luar tanpa memakai kacamata yang telah kita konstruksi sendiri. Seperti halnya apabila kita memakai kacamata yang mengkonstruksi objek yang kita lihat. Begitu juga dalam filsalafat ilmu, baik secara tidak sadar maupun sadar ilmu di konstruksi oleh berbagai macam konsep dan kerangka pikiran. Di luar ilmu, aparatus kognitif membuat konstruksi secara keseluruhan tanpa kita sadari. evaluasi suatu teori bergantung pada kondisi sejarah pada saat itu, dan analisanya terhadap hubungan teori dan observasi yaitu teori mempengaruhi data sehingga tidak ada yang namanya observasi yang netral atau objektif dan bebas dari interpretasi. Hal ini dibuktikan pada ilustrasi gambar “Bebek atau Kelinci?” di atas.

Sebagian orang akan mengira bahwa gambar tersebut adalah gambar kelinci, sedangkan yang lainnya mengira bahwa itu adalah gambar bebek. Persepsi yang berbeda pada objek yang sama tersebut dipengaruhi pada pengalaman dan konsep yang kita pakai. Sehingga, derajat konfirmasi terhadap eksperimen bukanlah hal yang objektif dan tidak ada satu logika pun yang bisa menentukan teori mana yang paling terjustifikasi berdasarkan bukti. Kuhn berpikir bahwa nilailah yang akhirnya nanti menentukan hal ini, yang mana nilai ini nanti akan ditentukan juga oleh komunitas ilmiah itu sendiri. Sehingga justifikasi ini ditentukan oleh nilai yang dianut oleh komunitas ilmiah

Pandangan konstruktif ini membawa masalah epistemologi. Pertanyaan yang muncul ialah apakah objek luar bisa diobservasi tanpa memakai kacamata atau manusia selalu bergantung pada kacamata? Apabila kita melihat sejarah penemuan teleskop dan mikroskop pertama dalam ilmu pengetahuan, ilusi optikal yang diciptakan oleh alat tersebut menimbulkan masalah. Sehingga asumsi Popper dan Kuhn ialah kacamata yang dilepas akan selalu tergantikan dengan kacamata yang baru. Dengan kata lain, tidak ada penglihatan langsung terhadap objek luar secara epistemologis.

Pada inkomensurabilitas, ada meaning incommensurability dan reference incommensurability. Pada meaning incommensurability, konsep dan teori ilmiah satu dan yang lain tidak bisa ditranslasikan.  Term ilmiah memiliki makna tersendiri berdasarkan teori yang menyertainya. Seperti pada kata ‘massa’ dalam teori Newton dan teori Einstein memiliki makna berbeda. Oleh karena itu, term ilmiah tidak memiliki makna dan arti yang jelas dan pasti. Pada reference incommensurability, term ilmiah yang sama bisa saja merujuk pada dua hal yang berbeda. Misal term ‘atom’ dideterminasi arti dan rujukannya oleh teori yang menyertainya. Apabila ada teori lain yang membahas tentang ‘atom’ juga, maka term tersebut merujuk pada hal yang berbeda pula tergantung teorinya. Oleh karena itu, tidak hanya satu cara dalam memahami dunia dan dunia yang kita hidupi bagaikan artefak dari teori-teori yang kita buat tentangnya. Kuhn menyebutkan “ketika paradigma berubah, dunia juga berubah”.  Perbedaan bahasa dengan perbedaan teori berkorespondensi dengan dunia yang berbeda. Setiap paradigma menempati dunia yang berbeda.

Antar paradigma mempunyai tiga level perbedaan:

1) Variasi atau perbedaan pada metodologi. Paradigma menekankan cara menyelesaikan masalah yang berbeda dengan standarnya masing-masing

2) Level semantik. Variasi atau perbedaan konsep yang membuat makna atau arti tersendiri dari suatu term

3) Teori yang digunakan dalam observasi. Setiap ilmuwan dalam mengobservasi suatu objek tidak lepas dari teori yang ia pakai

Pada buku The Structure of Scientfic Revolutions, Kuhn menyampaikan bahwa sejarah tentang ilmu mengalami distorsi dan simplifikasi dari kejadian yang sebenarnya lebih kompleks seperti halnya pada sejarah perkembangan dan perubahan teori. Ia menganalogikan hal tersebut seperti halnya buku panduan wisata yang memuat tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi, dan mengabaikan tempat-tempat atau hal yang buruk terjadi pada suatu negara. Walau cerita mengenai revolusi ilmiah diagung-agungkan sebagai kejayaan nalar dan eksperimen terhadap takhayul dan mitos, Kuhn berpendapat bahwa “jika kepercayaan yang telah usang ini akan disebut sebagai mitos, maka selanjutnya ada produksi mitos-mitos baru yang terjadi dengan metode dan alasan yang merujuk pada pengetahuan ilmiah”.  Kuhn menekankan bahwa teori dan kepercayaan lama lantas tidak bisa diabaikan begitu saja dan diklaim sebagai hal yang tidak ilmiah. Ia berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak terjadi secara kumulatif, melainkan terjadi pengabaian terhadap teori-teori terdahulu yang mana sama saja bahwa tidak ada demarkasi yang jelas antara teori ilmiah dan sistem teori atau kepercayaan lainnya.

Melanjutkan metafora kacamata, satu perbedaan antara Popper dan Kuhn ialah Popper berpikir bahwa mudah untuk mengganti kacamata, sedangkan Kuhn berpikir bahwa kacamata yang sudah tua sangat tidak memungkinkan untuk dilepas. Revolusi ilmiah dimungkinkan karena ilmuwan yang sudah tua harus pensiun dan ilmuwan muda menggantinya dengan kacamata yang baru dengan menempati posisi ilmuwan tua tersebut. Perbedaan antara Popper dan Kuhn ini merefleksikan perbedaan pandangan akan bahasa. Kuhn mempunyai pandangan yang lebih holistik mengenai makna dibandingkan Popper, dan ia berpikir bahwa pola makna adalah esensi fenomena sosial. Popper memberikan impresi bahwa lebih mudah mempercayai konten semantik baru yang berarti membuat hipotesis baru, sedangkan Kuhn berpikir bahwa hal tersebut tidak bisa selagi konsep baru haruslah koheren dengan aparatus pemikiran konseptual ilmuwan, dan juga harus koheren secara sosial dengan komunitas ilmiah.

Menurut Kuhn usaha falsifikasi tidak cukup untuk membuat ilmuwan mempertanyakan ulang fondasi dari suatu teori dan mengabaikannya. Ilmuwan seringkali tetap bertahan pada teori yang ia yakini dan bahkan dengan berbagai cara mempertahankan teori tersebut dari kritikan-kritikan yang ada. Jika suatu paradigma sukses dan ilmuwan bisa melakukan progres dalam menyelesaikan masalah dan meluaskan aplikasi empiriknya, maka ilmuwan akan berpikir bahwa menjawab permasalahan anomali hanya masalah waktu dan akan terselesaikan pada akhirnya. Para ilmuwan tidak akan menyerah pada paradigmanya begitu saja hanya karena paradigma tersebut berkonflik dengan bukti yang ada. Jika suatu paradigma sukses sebelumnya bahkan pada anomali yang dahulu terjadi, maka masuk akal untuk berpikir bahwa yang dibutuhkan ilmuwan adalah waktu untuk menyelesaikan masalah anomali.

Namun, beberapa ilmuwan sadar akan anomali yang tidak kunjung hilang walau bagaimanapun usaha dan waktu yang dikerahkan. Ketika anomali berakumulasi, seringkali ilmuwan muda mulai mempertanyakan paradigma dan mencari alternatif lain. Jika seiring dengan penelitian terhadap paradigma alternatif sukses, maka semakin turun kepercayaan terhadap paradigma sebelumnya, dan semakin banyak ilmuwan yang fokus pada masalah anomali. Hal inilah yang disebut dengan krisis.

Krisis tidak sering terjadi karena ilmuwan sendiri jarang mempertanyakan paradigma yang ia percayai. Krisis biasa terjadi jika anomali menyerang fondasi dari paradigma atau anomali bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika krisis terjadi dan paradigma baru diadopsi oleh komunitas ilmiah, maka revolusi ilmiah atau pergantian paradigma telah terjadi. Revolusi ilmiah membuat ilmuwan mempunyai cara pandang baru dalam melihat dunia dan melihat masalah-masalah baru yang perlu diselesaikan, sedangkan masalah yang lama dilupakan karena tidak relevan dengan paradigma baru.

Penentuan dari diterima atau tidaknya suatu paradigma tidak hanya ditentukan oleh nilai yang dianut oleh komunitas ilmiah, tetapi juga faktor psikologis dan sosial dalam komunitas ilmiah. Seorang profesor lebih mempunyai kebebasan dalam melakukan berbagai hal seperti penelitian ataupun spekulasi dibanding ilmuwan yang masih muda dan belum menyandang gelar tersebut. selain itu, setiap ilmuwan dipengaruhi oleh orang-orang yang berbeda pula sehingga mempengaruhi cara pandang mereka dalam melihat dunia. Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan harus dilihat dari konteks sosial dan historisnya, yang mana perubahan pada ilmu pengetahuan tak bisa dipahami tanpa memperhatikan aspek sosialnya.

Dari penjelasan tersebut, bukan berarti Kuhn tidak memberikan ruang pada rasionalitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak mengizinkan adanya komparasi teori yang berbeda paradigma. Ia berpendapat ada lima nilai yang berlaku pada semua paradigma:

1) Teori harus akurat secara empiris dalam domainnya

2) Teori harus konsisten dengan teori lain yang diterima

3) Teori harus memiliki ruang yang besar dan tidak hanya mengakomodasi fakta yang akan dijelaskan

4) Teori harus sesimpel mungkin

5) Teori harus membuahkan hasil dalam rangka memberikan kerangka pikir untuk penelitian selanjutnya.

Oleh karena itu, Kuhn menolak irasionalisme total karena nilai-nilai tersebut membatasi ilmuwan dalam menentukan teori mana yang secara ilmiah bisa diterima. Di lain pihak, nilai-nilai tersebut tidaklah hirarki dan tidak mencukupi untuk menentukan teori mana yang akan dipilih karena pada beberapa kasus antar nilai bisa mengalami konflik. Suatu teori bisa saja simpel tapi tidak akurat, memiliki hasil tetapi tidak mempunyai ruang yang besar, dan lainnya. Lebih jauh, kesimpelan suatu teori dapat dipahami secara berbeda-berbeda.

References :

Kuhn, Thomas. (1996). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: Chicago University Press
Ladyman, James. (2002). Understanding Philosophy of Science. London: Routledge
Sarkar, Sahotra dan Jessica Pfeifer. (2006). The Philosophy of Science: An Encyclopedia. USA: Routledge
Johansson, Ingvar dan Niels Lynoe. (2008). Medicine & Philosophy. Jerman: Ontos Verlag
Plato Stanford – Thomas Kuhn

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(940)

Mempelajari Ekonomi Dengan Utuh – Kritik Terhadap Tulisan “Melawan Privatisasi Pendidikan dan Sesat Pikir Vincent Ricardo”

Ditulis oleh Vincent Ricardo, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Founder Numbers.ID & Charter Team Students For Liberty

Baru sehari setelah saya menuliskan artikel mengenai mendukung privatisasi pendidikan tinggi dan sesati pikir Michael J. Sandel, teman saya mengirimkan pada saya sebuah post mengenai adanya tulisan balasan terhadap argumen yang saya tuangkan dalam tulisan saya sebelumnya tersebut. Seperti biasa, saya selalu tertarik terhadap kritik-kritik yang ditujukan kepada pasar bebas baik dari Karl Marx dengan teori pertentangan kelas dan teori nilai kerjanya, John Maynard Keynes dengan penolakannya terhadap the invisible hand (meskipun Keynes menyadari intervensi pemerintah akan merusak perekonomian),  bahkan kritik terhadap tulisan saya sendiri yang dituliskan oleh Muhammad Adrian Gifariadi yang berjudul Melawan Privatisasi Pendidikan dan Sesat Pikir Vincent Ricardo. Seperti biasa pula, kritik terhadap pasar bebas hingga saat ini masih belum ada satu pun yang benar-benar memahami ekonomi secara utuh.

Karena tulisan ini dikhususkan untuk membalas kritik terhadap tulisan saya, saya akan hanya membalas counter-arguments yang dilemparkan terhadap argumen saya.

Pertama – ROI Yang Lama Dari Pendidikan Tinggi  Tidak Memutar Roda Ekonomi

Pendidikan komoditas yang pasti memenuhi hukum pasar. Namun apakah benar demikian? Pertama, tidak seperti komoditas primer, seperti jasa transportasi atau sayur, pendidikan tinggi memiliki RoI (Return of Investment) pada jangka waktu yang cukup lama. Gratifikasi konsumen dari “membeli” pendidikan tinggi hanya bisa digunakan secara efektif setelah wisuda, atau setelah memegang gelar sarjana; dimana lulusan tersebut dapat kemudian terjun ke pasar kerja. Pengeluaran pribadi pada pendidikan tinggi tidak memutar roda ekonomi oleh akibat RoI yang lama tadi.”

Adrian benar menyatakan bahwasanya ROI dari pendidikan memiliki waktu yang cukup lama dan benar kenikmatan dari suatu pendidikan hanya bisa digunakan setelah wisuda sebab ROI dari suatu pendidikan harus dihitung secara kumulatif hingga lulusnya seorang mahasiswa. Tapi sayang sekali ada cacat logika di sana, yakni pendidikan tinggi tidak memutar roda ekonomi oleh akibat ROI yang lama tadi.

Apa yang mendorong cepat atau lambatnya perputaran roda ekonomi? Sederhana jawabanya adalah adanya perputaran uang yang ada di masyarakat itu sendiri. Alih-alih melihat adanya perputaran uang dari sejak awal student loan diberikan tiap semesternya, Adrian malah menyatakan perputaran uang baru muncul ketika utang dibayarkan.

Ketika uang kuliah dibayarkan persemester, baik menggunakan student loan maupun tidak. Roda ekonomi sudah berputar dikarenakan perputaran uang dari mahasiswa untuk membiayai tenaga kerja, karyawan dan meningkatkan atau merawat fasilitas. Kemudian uang yang sudah diterima oleh tenaga pengajar, karyawan dan kontraktor ataupun sejenisnya tersebut diputar kembali melalui pembelian kebutuhan dasar, atau untuk menggaji orang-orang yang mengerjakan proyek perawatan atau peningkatan fasilitas universitas. Uang tersebut akan terus berputar dan itulah yang menggerakan roda perekonomian.

Hal tersebut jugalah yang menyebabkan dalam ilmu ekonomi dikenalnya paradox of thrift, bahwasanya baik buruk dalam menghemat itu tergantung pada skala yang digunakan, menghemat mungkin baik dalam skala mikro (individu) tetapi ketika penghematan dilakukan dalam skala makro (populasi yang banyak) pengehematan akan menghambat laju roda ekonomi. Maka dari itu, tidak ada korelasi antara ROI yang lama dengan perputaran roda ekonomi sebab perputaran roda ekonomi sudah ada semenjak student loan diberikan, sebelum seorang mahasiswa lulus menjadi seorang sarjana.

Dengan demikian pula, klaim student loan akan menurunkan daya beli sarjana yang mengambil fasilitas student loan jelas keliru karena meskipun benar mereka akan menyisihkan sebagian uang untuk melunasi student loan yang mereka pakai tetapi mereka sudah mengeluarkan uang yang setimpal pula dengan uang yang disisihkan untuk membayar student loan yang mereka ambil ketika mereka membayarkan uang kuliah mereka. Jadi ya pendidikan adalah komoditas yang sama seperti sayuran, nasi goreng, jasa pengangkutan barang dan layanan lainnya jika dilihat dari kontribusinya terhadap roda ekonomi.

Kedua – Akan Terjadinya Kompetisi Yang Tidak Sehat Dan Bahkan Monopoli

 “Kedua, institusi pendidikan tinggi, sebagaimana badan-badan pendidikan lainnya juga merupakan produsen informasi dan pembentuk opini. Sebagai institusi budaya, pendidikan tinggi tidak melulu beroperasi di ranah rasio; sebaliknya, pendidikan tinggi turut memengaruhi apa yang kita sebut akal dan persepsi. Universitas, sebagaimana media dan institusi budaya lainnya, secara inheren memonopoli informasi. Liberalisasi hanya akan membuat pangsa-pangsa monopoli di jalinan tenun budaya masyarakat. Lantas mungkinkah seorang Gilbert atau Alex membuat keputusan yang seratus persen rasional, yang tidak mengindahkan subjektivisime dari informasi itu sendiri? Tentu tidak. Kenyataannya, apabila kondisi pasar yang optimal adalah ketersediaan informasi objektif secara setara, kondisi itu sama sekali tidak ada dalam sektor pendidikan dunia.”

Klaim kedua yakni liberalisasi hanya akan menciptakan monopoli ini keliru dan berdasarkan asumsi semata serta juga mempersempit arti monopoli ke dalam arti yang pejorative, yakni monopoli sebagai sebuah tindakan menguasai pasar dengan cara-cara jahat. Dalam kondisi pasar bebas, monopoli alamiah yang disebabkan lebih baiknya suatu produk atau pelayanan yang diberikan produsen adalah suatu hal yang legal dan mendorong roda perekonomian. Monopoli alamiah ini akan hilang ketika adanya pesaing baru yang berhasil menciptakan inovasi yang lebih baik dari produk atau pelayanan yang mendominasi pasar. Bukti nyatanya adalah bagaimana Raksasa IBM dikalahkan oleh Microsoft dan Apple, Bluebird dikalahkan oleh aplikasi transportasi online, Nokia dengan Samsung dan Iphone, dan seterusnya.

Namun bagaimana monopoli terjadi dengan cara-cara yang curang sehingga melukai kompetisi sehat? Maka dari itu diperlukan adanya rule of law, bukan interevensi pemerintah. Rule of law yang menjamin bahwasanya apabila ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam sebuah persaingan akan dihukum. Di Indonesia sendiri, KPPU lah yang bertugas untuk menjamin persaingan usaha tidak sehat tidak terjadi.

Berkenaan dengan apakah keputusan yang diambil Alex dan Gilbert seratus persen rasional, sepertinya Adrian masih belum memahami apa yang disebut dengan subjective value pada tiap-tiap barang. Subjective value adalah nilai subjektif yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu barang dengan memasukkan variabel-variabel yang dianggap oleh orang tersebut relevan. Jadi apakah Alex dan Gabriel keduanya rasional? Ya, keduanya rasional berdasarkan pertimbangan masing-masing. Keduanya memiliki indikator-indikator yang mereka anggap relevan.

Klaim tidak adanya informasi sempurna terhadap pendidikan itu juga keliru. Tiap-tiap universitas yang memiliki mutu baik pasti akan mempromosikan seluruh pelayanan yang dia berikan, baik dari siapa sajakah yang menjadi tenaga pengajar, berapa banyakkah reputable alumni dari kampus tersebut, berapakah uang kuliah yang harus dibayarkan persemesternya, berapa banyak prestasi nasional dan internasional yang pernah diraih kampus tersebut, pangsa pekerjaan seperti apa yang diambil dari alumni lulusan kampus tersebut dan lain-lain. Bahkan jika kita melirik ke negara-negara maju yang menerapkan student loan begitu banyak website yang memberikan peringkat ROI dari masing-masing universitas berdasarkan perhitungan matematis yang akurat. Salah satu yang paling terkenal adalah PayScale.

Ketiga –  Student Loan Bukan Solusi

“Namun apakah hal ini membenarkan praktek Student Loan, atau pinjaman mahasiswa? Dalam tulisannya, kawan Vincent memberikan analogi antar dua mahasiswa: Gilbert dan Alex, serta memaparkan biaya kuliah di FHUI yang berkisar antara 5 hingga 30 juta. Analogi ini cacat. Biaya kuliah yang demikian sudah disubsidi negara — hingga kini, pemerintah mensubsidi setidaknya 2/3 biaya operasional PTN. Apabila diaplikasikan ke dunia nyata, Alex mungkin harus meminjam lebih dari 15 juta per semesternya oleh akibat dari ketiadaan subsidi langsung pemerintah dalam skema pasar pendidikan yang telah diliberalisasi. Apakah “kebebasan” Alex memperhitungkan RoI nya sepadan dengan putusnya akses dia terhadap pendidikan tinggi?”

Ya benar pemerintah telah mengsubsidi 2/3 dari biaya operasional PTN. Namun saying sekali argumen ROI tersebut sudah keliru seperti yang saya uraikan di paragraf atas.

“Terlebih lagi, praktek Student Loan, yang selama ini dikenal di Amerika Serikat dan Inggris Raya memiliki banyak cacat. Di Amerika Serikat, misalnya, pemerintah federal menyediakan Student Loan bagi para mahasiswanya. Akibatnya, universitas swasta pun berlomba-lomba menaikkan biaya kuliah, karena daya beli mahasiswa disubsidi negara.”

Adrian juga gagal mendikotomikan student loan dengan subsidi. Hal yang paling mendasar adalah bahwasanya student loan harus diganti sedangkan subsidi adalah pemberian cuma-cuma melalui pajak. Dengan adanya student loan untuk universitas swasta tidak berarti pasti akan mengimplikasikan naiknya biaya kuliah. Universitas-universitas swasta tetap diperbolehkan mencari endownment fund dari masyarakat ataupun non-profit organization, yayasan dan pihak swasta lainnya yang memiliki perhatian terhadap pendidikan dari suatu universitas. Jika benar Adrian sudah membaca The Road to Serfdom, sebuah magnum opus dari seorang liberal klasik bernama Friedrich Hayek yang mendukung spontaneous order sebagai kutipan untuk menyerang argumen privatisasi pendidikan tinggi, cukup disayangkan karena jawaban terhadap privatisasi pendidikan tinggi sudah tertera di sana pula.

Keempat – Student Loan Adalah Bentuk Kapitalisme Kroni yang Paling Keji

“Efeknya, mahasiswa lulus dengan hutang yang bertumpuk, sehingga daya beli nyata mereka beberapa tahun setelah lulus pun mengalami penurunan. Student Loan mengerdilkan daya beli dan skala ekonomi, bukannya membantu mahasiswa mencapai “kebebasan”. Bukankah ini bentuk kapitalisme kroni yang paling keji?”

Jika merujuk pada arti kapitalisme kroni menurut Helen Hughes, seorang ekonom Australia, yang dimaksud kapitalisme kroni adalah :

“Crony capitalism is a term describing an economy in which success in business depends on close relationships between business people and government officials.”

Kapitalisme kroni adalah hal yang buruk dan harus dihilangkan dari ekonomi tiap-tiap negara. Suatu kecurangan jika seorang pengusaha mendapatkan keuntungan ekonomis dari kedekatannya dengan pemerintah atau pembuat kebijakan. Contoh seorang kroni kapitalis di Indonesia sendiri adalah Hary Tanoesoedibjo.

Tapi jika dilihat-lihat dari paragraf tersebut Adrian terlihat jelas tidak mengerti apa definisi kapitalisme kroni itu sendiri. Alih-alih menggunakan definisi kapitalisme kroni yang sesungguhnya, dia menggunakan istilah kapitalisme kroni tanpa ada hubungannya dengan argumennya. Apakah mungkin Adrian menggunakan tafsir dari kitab suci mengenai arti kapitalisme kroni? Atau mungkin Adrian belum membaca kamus definisi selama ini?

Kelima – Pembenaran Filosofis dan Moral atas Penarikan Pajak

“Saya rasa adalah seuatu kesia-sian untuk mengutip atau merumuskan suatu pembenaran filosofis dan moral atas penarikan pajak. Toh, misalnya, apabila kita menggunakan pembenaran ala Mills, Rawls dan Polanyi untuk mendukung perpajakan, sudah ada puluhan kutipan Mises dan Hayek untuk menjegal dan mengritik definisi yang kita berikan. Biarkan saya disini berasumsi: Pendidikan sepantasnya dianggap sebagai Social Overhead Capital.”

Landasan filosofis adalah dasar paling utama dari munculnya suatu argumen. Namun baiklah kita tidak perlu memperdebatkan landasan filosofis disini dan mari berfokus pada Social Overhead Capital (SOC).

“Pada umumnya, istilah Social Overhead Capital merujuk pada infrastruktur yang menunjang dan memfasilitasi berlangsungnya aktivitas perekonomian. Ini mencakup jalan raya, rel kereta, jalur telepon, dan pembangkit daya. Walau begitu, disini definisi Social Overhead Capital juga bisa meliputi berbagai keperluan dasar yang esensial dalam berlangsungnya aktivitas pertukaran pasar bebas.”

Teori Social Overhead Capital ini bersender pada keynesian thinking atau mazhab ekonomi Keynesian yang menyatakan bahwasanya pasar memang memberikan manfaat akan tetapi perlu adanya intervensi negara untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pasar sebab Keynes meragukan invisible hand.  Perlu diingat juga Keynesian thinking sendiri hadir ketika Amerika Serikat sedang dilanda Great Depression dan Keynes pun mengakui bahwasanya internvensi pemerintah dalam jangka waktu panjang tidak baik untuk perekonomian nasional. “In the long run we are all dead” – Keynes.

SOC menjustifikasi intervensi pemerintah untuk menciptakan infrastruktur yang menunjang perekonomian, biasa mencakup bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu subsidi di bidang pendidikan atau transportasi, pendidikan dan kesehatan diperbolehkan.

Untuk mempermudah pemahaman perbandingan antara Liberalisme Klasik dengan Keynesian serta resiko dari Keynesian thinking, video Khan Academy berikut sangat membantu untuk memahami kedunya :

Keenam – Pemerintah Berkewajiban Mewujudkan Keterjangkauan dan Pemerataan yang Berkadilan yang Bermutu.

Peran pemerintah, sebagaimana diakui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, adalah “bahwa mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;”

Tidak ada satu pun frasa dari pasal ini yang bertentangan dengan konsep student loan. Mewujudkan keterjangakuan dan pemerataan yang berkadilan harus dapat diuji dengan segala metode yang ada. Apakah student loan tidak adil? Sebagian orang pasti akan menganggap tidak adil dan menyengsarakan karena dibebankan pinjaman namun sebagian lain akan menganggap pula subsidi tidak adil dan tidak menyejahterakan karena menyengsarakan biaya pendidikan pada pembayar pajak. Malah jika berbicara mengenai pendidikan yang berkelanjutan, Keynesian thinking tidak dapat diterapkan dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Dalam membuat sebuah kebijakan publik, alangkah baiknya untuk memerhatikan output dari sebuah kebijakan tersebut, bukan dari itikad baik semata. Sebuah kebijakan yang memiliki itikad baik tetapi memiliki output yang buruk tidak perlu lagi untuk dipertahankan.

 

References :

Hayek, Friedrich August, and Bruce Caldwell, 2014, The Road to Serfdom: Text and Documents: The Definitive Edition. Routledge.
Frederic Bastiat, 2011, The Law, Eastford, USA : Martino Fine Books
Paul Wachtel, 1975, The Returns to Investment in Higher Education – Another View, Massachusetts : NBER
Tom G. Palmer, 2015, After The Welfare State, Jakarta : Youth Freedom Network

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(839)

Mendukung Privatisasi Pendidikan Tinggi dan Sesat Pikir Michael J. Sandel

Ditulis oleh Vincent Ricardo, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Founder Numbers.ID & Charter Team Students For Liberty

“In competition our individual ambitions serves the common goods” – Adam Smith.

Berbicara tentang privatisasi atau liberalisasi pasti tidak akan terlepas pada dua hal yaitu pasar dan kompetisi. Pasar tanpa kompetisi sudah pasti akan menciptakan masalah. Salah satu masalah yang paling umum untuk timbul yaitu kontrol harga yang dilakukan oleh kartel.

Bentuk pasar tanpa kompetisi adalah kartel minyak yang dilakukan oleh OPEC atau mungkin yang cukup relevan dengan beberapa tahun belakangan ini yaitu organda yang terus-menerus mencoba menjegal transportasi online dengan menggunakan kedekatannya terhadap pemerintah, sebuah kroni kapitalis. (kapitalisme kroni adalah istilah yang digunakan untuk sistem ekonomi di mana orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah untuk mempermudah usaha bisnis sehingga diuntungkan dalam persaingan).

Disetujui atau pun tidak, mekanisme pasar nyatanya telah memberikan keuntungan bagi masyarakat, baik dari bermunculannya transportasi berbasis aplikasi dari Gojek, Grab maupun Uber hingga layanan sewa penginapan seperti AirBnB dan masih banyak lagi. Mekanisme pasar ini memberikan orang-orang kesempatan untuk memiliki pilihan yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Misalnya, dahulu sebelum aplikasi Uber muncul, kita tidak memiliki pilihan lain untuk menyewa kendaraan roda empat selain taksi. Saat ini pilihan-pilihan bermunculan dengan harga yang bersaing dan menguntungkan masyarakat luas yang merupakan konsumen..

Kritik terhadap mekanisme pasar yang digagas oleh Adam Smith sudah banyak bermunculan baik dari Karl Marx, John Maynard Keynes, John Rawls hingga filsuf kontemporer saat ini yaitu Michael J. Sandel, yang merupakan Professor di Harvard. Namun, seperti biasa belum ada satu pun kritik yang benar-benar memahami ekonomi secara utuh.

Berbeda dengan marxisme yang menolak secara penuh property rights ( p.s. bedakan Marx dengan marxisme sebab Marx sendiri ragu bahwa dia adalah seorang Marxist) dan menganggap bahwasanya teori nilai kerja adalah satu-satunya cara menentukan nilai dari suatu barang (sehingga pasar merupakan bentuk ketidakadilan dikarenakan means of production yang dimiliki kaum kapitalis), Sandel masih menganggap bahwasanya pasar memberikan manfaat yang luas bagi manusia. Dia menganggap bahwasanya pasar benar memberikan manfaat akan tetapi, apa yang dia sebut sebagai masyarakat pasar (market society) dan nilai-nilai pasar (market values) tidak dapat bekerja dalam beberapa bidang dan salah satunya adalah pendidikan.

Dalam bukunya What Money Can’t Buy : The Moral Limits of Market, Sandel mengklaim bahwasanya beberapa ekonom mendukung adanya pemberian uang cash sebagai insentif terhadap anak yang telah selesai membaca sebuah buku. Sandel juga mengklaim bahwasanya beberapa ekonom tersebut menyatakan dengan diberikannya insentif berupa uang cash untuk setiap buku yang selesai dibaca maka akan mendorong anak-anak untuk membaca.

Sandel pun kemudian membantah bahwasanya hal tersebut bukannya akan mendorong anak untuk membaca buku-buku berkualitas, akan tetapi anak-anak tersebut akan membaca buku yang tipis sehingga ia akan mendapatkan lebih banyak insentif. Inilah yang dikhawatirkan oleh Sandel apabila nilai-nilai pasar bebas mengubah masyarakat menjadi masyarakat pasar.

Ini sungguh merupakan sesat pikir, sebab dalam ekonomi sendiri tiap-tiap pemberian insentif harus memikirkan konsekuensi yang ada di baliknya. Ekonom pro pasar sendiri sudah menyatakan bahwasanya insentif seperti hal di atas hanya memberikan kerugian bagi masyarakat dikarenakan adanya unintended consequences yang akan muncul sehingga tujuan utama tidak tercapai. Ekonom menyebut insentif seperti yang dicontohkan Sandel tersebut sebagai perverse incentive. Perverse Incentive ini hanya merusak ekonomi dan menghasilkan cobra effect.

Contoh perverse incentive ini ada banyak, salah satunya sempat terjadi di India. Pemerintah India sempat memberikan insentif terhadap orang-orang yang menangkap ular kobra berbisa. Hasilnya? Masyarakat malah memperternakkan ular kobra berbisa untuk mendapatkan insentif lebih besar. Cobra effect, bukannya memperbaiki masalah melainkan memperburuk masalah.

Jadi, merupakan sesat pikir jika mengatakan logika pasar tidak dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan contoh yang diberikan oleh Sandel sebab ekonomi pasar juga menolak perverse incentive itu sendiri. Bukannya menolak ekonomi pasar tetapi Sandel sebenarnya menolak perverse incentive.

Privatisasi Pendidikan

Menggunakan logika pasar untuk menciptakan pendidikan bermutu diklaim oleh sebagian kalangan sebagai sesuatu yang tidak adil. Mereka mengklaim jika orang-orang tidak mampu akan sulit mendapatkan akses ke pendidikan bermutu. Apakah demikian?

Bahasa sederhana untuk menjelaskan pendidikan sebagai barang komersil adalah adanya keuntungan berupa upah atas jasa mendidik yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Pertanyaan untuk komersialisasi pendidikan adalah : “Apakah salah untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan mendidik?”

Pendidikan murah itu bukan tidak mungkin, tetapi sangat mungkin. Ada dua jalan yang dapat dilakukan untuk mencapai pendidikan murah. Yang pertama, para pengajar dipaksa melakukan kerja rodi, tanpa insentif dan tanpa pamrih. Yang kedua adalah orang-orang lain dipaksa untuk membayar biaya kuliah melalui pajak.

Dengan anggapan bahwasanya pendidikan merupakan barang publik sekalipun. Apa manfaat dari uang yang diberikan oleh taxpayer untuk membiayai sebuah lembaga yang terus-menerus merugi? Misalkan listrik yang juga dimonopoli oleh BUMN bernama PLN. Jika PLN terus-menerus merugi dan pula kualitas pelayanan yang sangat buruk, mengapa kita tidak memberikan pihak swasta kesempatan untuk memberikan layanan listrik yang lebih baik meskipun cenderung sedikit lebih mahal namun tanpa ada pemadaman sama sekali? Jika pihak swasta tersebut gagal memberikan pelayanan yang baik, kita dapat menghukumnya dengan beralih ke layanan listrik swasta lainnya. Semakin banyak pilihan, semakin besar kompetisi di antara mereka untuk memberikan layanan listrik yang baik dan semakin banyak demand terhadap listrik berkualitas baik maka harga akan semakin murah pula.

Begitu pula dengan pendidikan, untuk apa taxpayer memberikan subsidi kampus-kampus yang terus merugi dan pula kualitasnya tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan oleh taxpayer?

Kembali lagi ke pertanyaan “apakah lembaga pendidikan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari jasa yang diberikan oleh mereka?”. Jawabannya adalah sangat boleh!

Tentu saja kita tidak menginginkan tenaga pengajar untuk dibayar murah. Kesejahteraan mereka perlu dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya keuntungan tersebut, maka dapat diberikan insentif terhadap pengajar sehingga akan semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas.

 “Bagaimana dengan orang-orang tidak mampu mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas?”

Jawabannya adalah student loan. Pendidikan harus dilihat sebagai suatu investasi. Dengan adanya student loan, tiap-tiap orang akan mempertimbangkan cost and benefit dari pendidikan yang dia dapat. Sehingga pelajar akan mempertimbangkan ROI (return of investment) dari pendidikan yang dia bayarkan. Pelajar pun akan didorong untuk tidak menyia-nyiakan waktunya selama bersekolah dikarenakan semakin lama dia lolos maka akan semakin besar pula student loan yang akan dia ambil.

Misalkan, dalam sebuah skenario hipotesis Alex berasal dari kalangan kurang mampu dan ingin berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) di tahun 2016. Setelah menimbang-nimbang cost uang kuliah lima juta persemester untuk program reguler sedangkan program kelas khusus internasional (KKI) dikenakan biaya 30 juta persemester. Dengan adanya student loan maka Alex harus mempertimbangkan berapa besar gaji alumni FHUI rata-rata dan apakah pantas meminjam uang sebesar 5 juta persemester atau mungkin 30 juta persemester? Apakah ternyata kualitas reguler dan KKI sama saja? Setelah menimbang-nimbang kualitas yang didapatkan ternyata tidak jauh lebih baik, Alex memutuskan untuk kuliah di program reguler karena menurut subjective value Alex, uang 5 juta itu pantas dikeluarkan untuk membayar biaya kuliah persemester di kelas reguler FHUI sedangkan uang 30 juta itu tidak pantas dikeluarkan untuk membayar biaya kuliah persemester di kelas KKI FHUI.

Namun bagi Gilbert yang menggunakan mobil Fortuner ke kampus dan tentu berada dari keluarga yang berkecukupan, atas dasar subjective value-nya pula, uang sebesar 30 juta itu worth it untuk dikeluarkan persemester atas pertimbangan-pertimbangan lainnya yang tidak kalah penting pula. Misalnya untuk dapat beracara di Indonesia, harus mendapatkan gelar sarjana hukum dari universitas yang berada di Indonesia.

Tentu ini sebenarnya adalah masalah yang sederhana, jika memang uang yang dikeluarkan sebesar 9 juta untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar di program X dirasa tidak pantas dikarenakan fasilitas yang tidak setara dengan biaya yang dikeluarkan. Mengapa tidak mencari universitas lain dan biarkan orang-orang yang menganggap 9 juta itu worth it untuk mengisi kursi pendidikan itu? ROI-nya juga sudah memperlihatkan kerugian, bukan?

 Apakah Komersialisasi Pendidikan Berhasil?

Jika kita merujuk kepada dua lembaga yang memberikan ranking terhadap universitas-universitas di dunia, QS World University Ranking dan Times Higher Education. Tiga peringkat pertama di QS World University Ranking adalah berurut-urut Massachusetts Institute Technology (MIT), Stanford University dan Harvard University. Sedangkan berdasarkan Times Higher University Ranking, tiga universitas terbaik secara berturut-turut adalah University of Oxford, California Institute of Technology dan Stanford University. Keseluruhan universitas terbaik di dunia menurut QS World University Ranking adalah non-profit private schools, yang artinya universitas-universitas tersebut menarik uang dari mahasiswa dengan memberikan tarif uang kuliah kepada mahasiswanya untuk membayar tenaga pengajar dan karyawan universitas, untuk melakukan riset dan meningkatkan atau merawat fasilitas sekolah, bukan digunakan untuk keuntungan para pemilik saham.

Sedangkan tiga kampus terbaik menurut Times Higher Education dua di antaranya adalah private schools yaitu California Institute of Technology dan Stanford University sedangkan Oxford University adalah public university yang berarti dapat menerima bantuan dana dari pemerintah, akan tetapi dalam pengelolaannya juga mendapatkan otonomi khusus yang diberikan pada universitas untuk mengelola keuangannya, jadi secara teoritis Oxford University dapat sepenuhnya menjadi private university dengan menolak public fund.

Jadi bagaimana universitas-universitas tersebut memiliki kualitas yang tinggi? Jawabannya sederhana, dengan logika pasar, mereka memberikan insentif kepada tenaga pengajar yang berkualitas sehingga para ahli-ahli terbaik di bidangnya masing-masing berlomba-lomba untuk menjadi akademisi daripada menjadi seorang profesional.

Pendidikan gratis atau pendidikan murah memang didasari itikad baik yang seharusnya didukung, akan tetapi itikad baik dengan cara yang salah memiliki resultante yang negatif. Mengingat kalimat ekonom laissez-faire Prancis, Frederic Bastiat “The law has been perverted by two entirely different causes : stupid greed and false philanthropy

References :

Frederic Bastiat, 2011, The Law, Eastford, USA : Martino Fine Books
Michael J. Sandel. 2010, What Money Can’t Buy – The Moral Limits of Markets, NewYork : Farrar, Straus and Giroux
Paul Wachtel, 1975, The Returns to Investment in Higher Education – Another View, Massachusetts : NBER
Theodore Chaplow, 1994, Perverse Incentives – The Neglect of Social Technology in Public Sector, Wesport : Praeger
Times Higher Education
QS World University Ranking

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(1236)

Politics of Difference

Ditulis oleh Puri Rahayu Arinta, Ilmu Filsafat UI 2014

Permasalahan dalam sosial terkait dengan struktur keadilan yang merupakan imbas dari adanya sebuah sistem politik memang menjadi permasalahan yang di perdebatkan hingga sekarang. Permasalahan ini menyangkut bagaimana sebuah sistem yang ideal sesungguhnya mampu menaungi masyarakat di dalamnya, faktanya masih terdapat satu atau dua permasalahan yang bernaung di bawah sistem yang berjalan tersebut.

Permasalahan lebih khusus hal ini menyangkut dalam sistem politics of difference yang menyandarkan sebuah sistem pada perbedaan dalam sosial. Sebagai sebuah pendekatan sosial pada tahun 1980an, politics of difference merupakan sebuah prinsip yang menerima setiap perbedaan sehingga masuk di dalamnya klaim-klaim feminist, gay, anti-racist, dan gay liberation activist yang selama ini terjadi adanya ketimpangan struktural pada gender, race, dan sexuality.

Politics of difference sendiri merupakan sebuah cara yang harusnya mampu untuk menerima perbedaan dalam demokrasi. Sebagai sebuah sistem yang cukup baik dalam tataran pemikiran, namun praktiknya hal ini juga tak luput dari permasalahan, politics of difference ini juga dapat menghasilkan keputusan politik yang terdapat unsur ketidakadilan di dalamnya, Permasalahan muncul karena tidak pahamnya sosial atas perbedaan yang ada, sehingga perbedaan dianggap sebagai sebuah hal yang harus di bersihkan. Bukan perkara demikian, namun Politics of difference memberikan kita angin untuk hidup bersama dalam masyarakat yang plural berbagai latarbelakang budaya, ras, agama dan lain sebagainya. Namun memang

Permasalahan itu muncul tak lain karena masih tidak pahamnya masyarakat sendiri atas kesepahaman sistem ini, sehingga terjadi gap-gap yang nyata, yang menjadikan jarak diantara mereka, bahkan terjadi sebuah putusan yang di lahirkan dari tindakan rasis misalnya. Ketidaksepahaman masyarakat akan sebuah sistem ini berakibat terjadinya selain intoleran juga ketidakadilan terhadap minoritas, hal ini banyak kita jumpai kasusnya katakanlah negara sebesar dan semaju Amerika serikat, di dalamnya permasalahan multikultural masih menjadi permasalahan yang tidak berhenti hingga sekarang, data statistik polisi Federal Amerika (FBI) mencatat kenaikan angka kejahatan yang berbasis pada rasial di negara paman Sam ini, dalam laporan terakhir yang di rilis FBI, pada tahun 2006 diumumkan terjadi sekitar 7722 kasus tindak kejahatan, angka ini terus bertambah hingga sekarang. Hal ini tentunya sangat di sayangkan terkait pandangan dunia yang melihat bahwa Amerika adalah negara yang sangat maju demokrasinya, kebebasan tentunya juga harusnya bernaung di dalamnya.

Politics of Difference sesungguhnya menjadi sebuah sistem politik yang cukup ideal karena mengasumsikan toleransi di dalamnya, kebebasan menjadi dasar dalam perwujudannya, sehingga perbedaan disini merupakan syarat terjadinya sebuah politik ini. Sebagai paradigma yang dominan maka politics of difference mendasarkan promosinya atas justice and equality, sehingga saling menghormati antar kebudayaan dan latar belakang berjalan bersama dalam sosial, termasuk di dalamnya dia mengasumsikan bahwa sistem ini merupakan sistem yang no discrimination. Karena hal ini juga terinspirasi dari konsep John Rawls yaitu prinsip evaluation and distribution lebih khusus sistem distribusi yang di maksudkan ialah menganggarkan semua orang berdasarkan segala latar belakangnya masuk kedalam, artinya tidak ada diskriminasi yang terjadi dengan tidak memasukkan semua kategori kedalamnya, semua manusia dengan segala latar belakang, identitas, etnis yang di bawa dapat masuk kedalam sistem ini mempunya akses dan kesempatan yang sama. Sehingga apa yang tergambarkan dalam social justice mengandung makna pengabaian (pengabaian positif) pada gender, racial, sexual difference, dll.

Sistem politik yang luas dan bebas ini menerapkan terjadinya persamaan prinsip dengan cara yang sama pula, sehingga identitas atas culture dapat di pahami secara damai bersama. Dalam menganalisa lebih lanjut terkait politics of difference ini kita dapat melihat dari sudut pandang Iris M Young, menurut analisanya bahwa demokrasi liberal cenderung mengabaikan unikum dari setiap grup sosial dalam ranah publik, dalam hal ini nampak bahwa sistem yang berlandas pada freedom ternyata mengabaikan unikum dalam cakupan tindakannya, sehingga yang menjadi permasalahan kemudian adalah telah terjadinya dominasi yang bekerja di dalamnya. Dapat dibayangkan politik perbedaan disini layaknya ruang kosong, yang artinya siapapun dapat masuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga dibayangkan dalam sistem politik ini semua orang dapat mengisi memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara sehingga keadilan dan kesetaraan dapat di raih di dalamnya. Sehingga perwujudanya politics of difference ini merangkul keberagaman individu menjadi satu sosial yang baik. Namun yang kita dapati dalam praktik yang nyata dimana satu kelompok yang besar menaungi seluruh keberagaman yang terjadi (dominasi), sehingga minoritas tidak terdengar suaranya bahkan terjadi penindasan di dalamnya. Sehingga dalam menanggapi hal ini Iris menyatakan :

The structural inequality and societal culture approaches to a politics of difference share some commitments, and their arguments are compatible in many contexts. Both models raise important issues and proponents of each offer good arguments for public and private ractices to pay attention to group difference for the sake of justice.” (Thomas Christiano, 2009, hal. 363) bahwa peristiwa ketimpangan sosial dan budaya dalam masyarakat dengan pendekatan sebuah politik perbedaan (politics of difference) harusnya mensyaratkan share commitment yakni misalnya sama-sama berbagi kesepahaman atas apa yang menjadi dasar untuk mereka berjalan bersama, saling menyadari perbedaan ini tentunya, dengan sebuah perbedaan ini mereka harusnya dapat menerima dan bersosial bersama, sehingga apa yang di tampilkan dalam publik adalah apa yang baik bagi bersama sehingga untuk urusan privasi terkait dengan latar belakang dan indentitas masing masing individu dikerjakan secara pribadi tanpa menyinggung urusan bersama demi terciptanya keadilan dan setiap urusan kelompok mendapat perhatian sendiri.

Ideal nya sistem ini mungkin menjadi obat yang mampu untuk mengatasi ketegangan dalam Indonesia, banyak permasalahan dan perpecahan akhir ini di karenakan sebuah “perbedaan”. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama bahwa seharusnya perbedaan bukan menjadi masalah yang besar, karena pada prinsipnya kita hidup bersama terlahir dengan tanpa memilih identitas apa untuk kehidupan kita, namun sosial sudah mengkontruksinya dan membaginya menjadi kategori ras dan gender yang berbeda. Namun secara nature kita adalah entitas human being yang sama, bahwa perbedaan yang ada hanyalah pelengkap yang bukan berarti keseluruhan makna atas diri kita. Jika saja masyarakat mampu menyadari hal ini maka, perbedaan bukan lagi menjadi masalah, dengan berfikir demikian maka harusnya kita menghilangkan kategori yang mengkotak-kotakkan tersebut, bahwa dalam hidup bersama dengan sosial yang memiliki latarbelakang berbeda maka sistem politics of difference ini memberikan kita kemungkinan hidup bersama dengan tanpa mempermasalahkan perbedaan, melainkan perbedaan menjadi syarat hidup bersama dengan begitu kita dapat saling memahami dan memperbaiki.

References :

Thomas Christiano, J. C. (2009). POLITICAL PHILOSOPHY. USA: Wiley Blackwell.
Young, I. M. (1990). Justice and The Politics of Difference. UK: Princeton University Press.

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(87)

News Illusion : Sumber Penyebaran HOAX

Ditulis oleh Muhammad Musfi Ramdhani, Mahasiswa Filsafat Universitas Indonesia

Telah menjadi fakta terlepas dari interpretasi benar atau salah bahwa berita hoax telah menjadi konsumsi keseharian masyarakat. Khususnya dengat pesatnya perkembangan teknologi dan infromasi yang memungkinkan informasi dapat didapat dengan begitu cepat. Ibarat cara kerja neuron dalam otak atau syaraf pada tubuh yang begitu cepat merespon dalam waktu yang begitu cepat. Informasi-informasi yang mengalir dengar begitu deras yang kita sebut dengan berita, yang kita dapat dari berbagai media, khususnya internet. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyaring rentetan serangan-serangan berita tersebut. Begitu cepat, mendadak dan serempak. Mampukah kita memilah informasi yang dapat dipertanggung jawabkan atau mungkin yang lebih menarik ditanyakan adalah yang “berguna” bagi kita?
Rolf Dobelli (2013: 301) menyatakan hal yang menarik “Apakah Anda benar-benar membutuhkan untuk tahu semua hal tersebut (maksudnya berita)? Kita (membaca) begitu banyak informasi namun begitu sedikitnya yang kita ketahui. Kenapa? Karena 2 abad yang lalu, kita dimasuki racun berbentuk pengetahuan yang disebut ‘berita’. Berita bagi pikiran seperti halnya gula bagi tubuh: (membuat) berselara, mudah dicerna – dan begitu merusak dalam jangka waktu yang panjang.” Menariknya Dobelli menyebut berita sebagai racun yang tentunya merujuk pada sesuatu yang membahayakan, merusak, dan tidak pada konteks positif. Berita yang dimaksud Dobelli adalah berita liar, yang kita dapatkan dari berbagai sumber, koran, internet, majalah, dsb (yang sulit untuk dipertanggung jawabkan).

Dobelli (2013: 302-303) mengemukakan bahwa ada 3 alasan mengapa kita harus keluar dari arus berita liar tersebut: Pertama, otak kita memberi reaksi tidak sebanding dengan jenis-jenis berita yang (begitu) berbeda. Kedua, berita-berita tidaklah relevan. Ketiga, membaca berita menyita begitu banyak waktu. Berita-berita yang hilir mudik kita temui, begitu banyak dan tidak terkontrol. Tentunya otak akan sulit untuk mengikuti kecepatan tersebut. Berita-berita yang memang memiliki jenis-jenis yang berbeda tentu membuat seolah berita yang satu dengan yang lain tidak relevan, bertabrakan dan sebagainya (sering kali membingungkan). Dan yang terpenting kita sering kali menghabiskan waktu begitu banyak hanya untuk membaca berita yang sering kali sesungguhnya tidak benar-benar kita butuhkan.

Pertanyaannya, dengan semua fakta tersebut kenapa kita tetap membaca berita? Jawabannya adalah manusia butuh sesuatu untuk dipegang, dipercaya, atau setidaknya memiliki sesuatu untuk dimiliki. Sejarahnya telah memperlihatkan bagaimana manusia sebagai homo quarens, memiliki rasa kuriositas (ingin tahu) yang tinggi. Sehingga ingin mengetahui sesuatu meskipun pada dasarnya tidak begitu dibutuhkan namun akan tetap dicari dan dipercaya.

Pada hal tersebut dapat kita lihat bahwa sebenarnya kita tidak “butuh” berita melainkan rasa “butuh” itu kita hadirkan. “Butuh” tidak melekat pada berita tapi pada psikologis sang pembaca berita, mengapa demikian? jawabannya ada pada authority bias (salah satu bias dalam berpikir yang membenarkan otoritas)! Kita melihat bahwa sumber berita adalah koran ternama, tokoh ternama, pemerintah, dan dsb. Semua itu adalah otoritas, mereka yang dikatakan berwenang. Pikiran kita memiliki kecenderungan untuk mengikuti otoritas, pihak yang berkuasa, yang disebut oleh filsuf Jerman Friedrich Nietzsche sebagai mental budak, mental gerombolan, pengikut yang berkuasa.

Dalam kacamata logika Darwinian, kita dapat mengetahui jawabannya mengapa demikian. Dalam evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun, manusia dan makhluk hidup lainnya senantiasa berubah dan berusaha untuk bertahan. Untuk memperbesar peluang untuk bertahan hidup, sehingga manusia dan banyak makhluk hidup lainnya hidup dalam kelompok dan menunjuk pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok (yang tentunya sebagai pihak yang memiliki otoritas) dipatuhi, diikuti dan dijadikan pedoman. Ternyata sifat ini sampai saat ini masih berlangsung karena memang terbukti mampu meloloskan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam seleksi alam. Sehingga keinginan kita untuk mendapatkan begitu banyak berita yang sebenarnya tidak benar-benar kita butuhkan dan mempercayainya adalah karena dalam alam bawah sadar adanya keinginan untuk ingin bersama kelompok (tentu kita ketahui bahwa membaca berita dan update informasi adalah keseharian hampir seluruh penduduk dunia) dan mengikuti otoritas sumber berita.

Tidak heran karena kurangnya saringan dalam menghadapi serangan-serangan berita terdapat pihak yang membuat hoax atau berita tidak benar (bohong). Menariknya, banyak dari kita yang menikmati hoax ini, dengan dijadikan bahan untuk bergosip dan berkumpul bersama teman, keluarga, dan lainnya. melihat barangnya (hoax) dikonsumsi, tentu membuat hoax menjadi semakin subur bahkan menjadi komoditi. Pertanyaannya tentu bagaimana keluar dari hal tersebut? Dobelli memberi jawaban yang cukup mengejutkan, “jangan baca berita!” Bagi Dobelli tidak ada yang dapat mengalahkan buku atau artikel ilmiah dalam memahami dunia, sehingga informasi yang kita dapatkan benar-benar memang kita butuhkan, bertanggung jawab dan tidak menjadi racun dalam pikiran.

References :

Dawkins, Richard. (2012). God Delusion. Terjemahan: Zaim Rofiqi. Jakarta: Banana.
Dobell, Rolf. (2013). The Art of Thinking Clearly. London: Sceptre.
Sudarminta, J. (2002). Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan. Jakarta: Kanisius.
Wibowo, A. Setyo, dkk. (2009). Para Pembunuh Tuhan. Yogyakarta: Kanisius.
Wijayanto, Eko, dkk. (2009). Ayat-Ayat Evolusi. Yogyakarta: Kanisius.
Wijayanto, Eko. (2013). Memetics: Perspektif Evolusi Membaca Kebudayaan. Depok: Kepik.

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(157)

Penanggalan Radiometrik

Ditulis oleh : Kevin Liyanto, Mahasiswa Ilmu Kimia University of North South Wales, Science Contributor Numbers ID

Radiometric Dating, atau yang juga disebut penanggalan radioaktif, merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan umur dari suatu materi seperti batuan atau bahan yang terbuat dari materi organik menggunakan laju peluruhan dari inti radioaktif sebagai “jam”.

Sebelum memasuki bagaimana cara penanggalan radioaktif tersebut, saya akan membahas teori atom dasar. Seperti yang kita tahu, ada sekitar 90 unsur yang ada di alam, dan masing-masing unsur jelasnya memiliki proton, neutron, dan elektron (kecuali hidrogen-1, yang hanya memiliki satu proton dan elektron). Proton dan neutron berada sebagai penyusun inti atom.

Nuklida atau isotop dari suatu elemen adalah atom dari suatu elemen yang memiliki jumlah proton dan neutron yang tertentu. Nuklida yang berbeda dari suatu unsur hanya berbeda di jumlah neutron yang berada di inti atomnya (karena jumlah proton tersebut adalah penentu suatu unsur dan pastinya tidak ada unsur yang sama dengan jumlah proton berbeda). Salah satu contohnya adalah hidrogen-1 dan hidrogen-2 (deuterium) yang merupakan isotop unsur hidrogen, dimana hidrogen-1 mengandung satu proton dan deuterium mengandung satu proton dan neutron. Contoh lainnya adalah neptunium-236 dan neptunium-239, yang berbeda 3 neutron.

Kebanyakan nuklida yang berada di alam tergolong stabil. Arti dari stabil ini adalah tidak mengalami peluruhan radioaktif kecuali ada gaya eksternal yang mengubah. Akan tetapi, beberapa nuklida tidaklah stabil, sehingga nuklida ini pasti akan mengalami peluruhan untuk menjadi isotop atau unsur yang lain, meskipun peluruhan ini dapat berjalan dalam waktu yang cukup lama.

Ada dua macam peluruhan radioaktif yang umum, yaitu peluruhan alfa dan beta. Dalam peluruhan alfa, atom radioaktif akan melepaskan partikel alfa (yang mengandung 2 proton dan 2 neutron, atau bisa disebut inti helium). Setelah emisi partikel tersebut, nomor atomik akan turun sebanyak 2 dan nomor massa turun sebanyak 4. Sehingga, 226Ra (radium-226, dengan nomor atom 88) akan menjadi 222Rn (radon-222, nomor atom 86) setelah pelepasan partikel alfa. Selain itu, juga ada peluruhan beta, dimana ketika atom melepaskan partikel beta, neutron di dalam inti berubah menjadi proton. Sehingga, nomor massa tidak akan berubah dan jumlah proton naik sebanyak 1. Salah satu contoh peluruhan beta adalah peluruhan karbon-14 yang membentuk nitrogen-14.

Dalam penanggalan radioaktif, ilmuwan menentukan umur materi radioaktif dengan menentukan rasio jumlah atau radioaktivitas dari partikel radioaktif. Dengan menggunakan prinsip kinetika radioaktif bahwa suatu materi radioaktif akan berkurang jumlahnya menjadi setengah pada waktu paruh, perhitungan matematis dapat digunakan untuk menentukan waktu paruh dari jumlah peluruhan per detik dari suatu isotop. Beberapa isotop memiliki waktu paruh yang sangat lama, sekitar jutaan atau triliunan tahun. Beberapa memiliki waktu paruh yang sangat cepat, terukur sekitar milisekon. Laju peluruhan dan waktu paruh dari masing-masing isotop ini hampir tidak dipengaruhi faktor eksternal, sehingga waktu paruh ini konstan. Sampel uranium dengan umur ribuan tahun akan memiliki waktu paruh yang sama dengan sampel isotop uranium dengan umur jutaan tahun.

Kembali ke penanggalan radioaktif. Ada beberapa metode dalam penanggalan materi, dan saya akan membahas dua metode yang sangat terkenal. Pertama adalah penanggalan radiokarbon. Dasar dari penanggalan radiokarbon adalah karbon-14 yang bersifat radioaktif. Karbon memiliki 3 isotop yang berada di alam, 12C, 13C, dan 14C. Sekitar 98.9% dari atom karbon adalah 12C dan 1.1% adalah 13C. Sekitar 1 dari 800 juta atom karbon adalah karbon-14. 14C memiliki waktu paruh 5730 tahun. Karbon-14 sendiri dibentuk terus menerus dari nitrogen-14 dan neutron di lapisan atmosfer. Teknik ini pertama kali dibuat oleh Willard F. Libby di tahun 1949 dan ia mendapat hadiah Nobel di tahun 1960 karena pekerjaannya ini.

Willard F. Libby, peraih hadiah Nobel bidang Kimia di tahun 1960 atas penelitiannya di penanggalan radiometrik

Seperti yang kita tahu, karbon merupakan unsur penyusun kehidupan, sehingga karbon muncul hampir di semua organisme hidup. Tumbuhan mendapatkan 14C dari lingkungan dan binatang mendapatkan 14C setelah mengalami rantai konsumsi dari tumbuhan. Ketika organisme mati, organisme tersebut akan berhenti mendapatkan 14C. 14C dalam organisme tersebut tidak akan berhenti meluruh, sehingga jumlah 14C dalam organisme tersebut semakin lama akan berkurang. Pengukuran 14C pada materi organik tersebut dan materi organik yang hidup akan menghasilkan rasio radioaktivitas dari kedua materi, sehingga kita dapat mengetahui berapa lama umur materi tersebut. Situs arkeologi dianalisa dengan penanggalan radiokarbon untuk materi organik seperti pakaian, kayu, dan tulang.

Penanggalan radiokarbon ini menggunakan asumsi dimana karbon dikonsumsi oleh materi dari atmosfir yang memiliki jumlah 14C yang relatif konstan setiap waktu, sehingga materi anorganik tidak akan bisa dianalisa. Selain itu, materi tersebut tidak mengalami pertukaran materi yang mengandung 14C sejak organisme yang materinya diambil untuk dianalisa mati.

Ketika organisme masih hidup, organisme dapat menukarkan 14C yang berada di tubuhnya dari dan ke alam. Organisme yang telah mati tidak bisa melakukan hal ini.

Metode kedua adalah penanggalan timbal-timbal yang digunakan untuk menentukan umur geologis dari objek astronomis, seperti bumi. Teknik ini ditemukan di tahun 1950 an oleh ilmuwan bernama Clair Cameron Patterson. Ia menggunakan spektrometer massa untuk menentukan kadar masing-masing isotop dari timbal (207Pb, 206Pb, dan 204Pb) dari meteorit yang berada di Arizona, Amerika Serikat. Setelah menentukan rasio dari jumlah isotop tersebut, ia membentuk suatu grafik yang disebut isokron dimana gradien garis tersebut menunjukkan umur dari menentukan perkiraan umur dari bumi, yaitu sekitar 4.55 miliar tahun.

Alasan dari penggunaan meteorit adalah karena sampel batuan dari bumi kebanyakan sudah mengalami banyak pencampuran alami. Dari beberapa penelitian setelah penemuan oleh Patterson menggunakan rasio isotop unsur berbeda-beda, menggunakan meteorit berbeda, umur dari bumi dapat diperkirakan sekitar 4.52 hingga 4.58 miliar tahun yang lalu.

Salah satu masalah dari penanggalan radiometrik ini adalah teknik ini dibuat dengan basis teoretis, dimana semua sampel yang dikoleksi diasumsikan tidak memiliki error sama sekali. Error yang terjadi diasumsikan karena prosedur penelitian saja. Batuan yang telah terkontaminasi tidak dapat digunakan untuk penanggalan. Error jelas tidak mungkin tidak terjadi, karena kontaminasi sampel mudah sekali terjadi. Akan tetapi, error dapat diminimalisir dengan mengulang teknik ini terus menerus. Sampel yang diambil dari beberapa tempat geografis di bumi, lalu penelitian di laboratorium yang berbeda oleh ilmuwan-ilmuwan yang berbeda akan mengurangi kemungkinan kesalahan pengukuran.

References :

Manhesa, G.; Allègre, C. J.; Dupré, B., Bruno, H. (1980). Lead isotope study of basic-ultrabasic layered complexes: Speculations about the age of the earth and primitive mantle characteristics. Earth and Planetary Science Letters. 47 (3): 370–382. doi:10.1016/0012-821X(80)90024-2
American Chemical Society National Historic Chemical Landmarks. Discovery of Radiocarbon Dating. Adapted from ACS (accessed February 11, 2017).

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(205)

Istana Berhentilah Menyebarkan Hoax!

Ditulis Oleh Vincent Ricardo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Founder & CEO Numbers ID

Bulan lalu, seorang dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung membuat statement jika penguasa adalah pembuat hoax terbaik. Semula saya cukup skeptis dengan pernyataannya beliau dikarenakan pernyataan tersebut dilontarkan di saat-saat menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Saat itu pula saya tidak mengambil posisi atas pernyataan Rocky Gerung. Pernyataan tersebut memang ada benarnya sebab penguasa memiliki segalanya, baik dari intelijen, data dan alat pendukung lainnya. Penguasa sebagai pembuat hoax terbaik pernah diceritakan dalam sebuah novel distopia terbaik menurut saya yaitu 1984 yang ditulis oleh George Orwell. Di novel tersebut digambarkan bagaimana Big Brother menggunakan kekuasaannya untuk menentukan apa yang baik, apa yang benar dan apa yang salah melalui Kementrian Kebenaran. Seluruh aspek dari kehidupan masyarakat diatur menggunakan standar kebenaran yang dibuat oleh penguasa yakni Big Brother, bahkan pikiran pun dilarang!

Pikiran saya mulai mengafirmasi pernyataan Rocky Gerung mengenai hoax dimulai dari pidato Jokowi pada Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura di Bogor, Jawa Barat yang menyatakan demokrasi kita sudah kebablasan serta menyelaraskan ideologi liberalisme dengan radikalisme, sektarianisme, fundamentalisme dan bahkan terorisme. Bagi saya, ini adalah sebuah hoax yang sangat jelas dan dinyatakan secara gamblang.

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan tiap-tiap individu untuk memilih jalan hidupnya. Liberalisme bukanlah sebuah ideologi yang liar dan tanpa arah, ini adalah sebuah miskonsepsi yang paling sering diucapkan oleh orang-orang yang buta akan ideologi. Liberalisme sendiri mendukung penuh dibuatnya sebuah peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang dikenal dengan rule of law. Ini merupakan sebuah reaksi atas kesewenang-wenangan pemerintah di masa lalu yang bahkan pada zaman sebelum revolusi Prancis, para raja-raja menganggap bahwa dirinya merupakan manifestasi negara yang menciptakan undang-undang (l’etat cest moi) sehingga apa yang dikatakan raja adalah undang-undang. Saya tidak mengerti mengapa Jokowi bisa menyampaikan statemen seperti itu, padahal bukan rahasia umum Sri Mulyani yang saat ini masih menjabat sebagai mentri keuangan sendiri adalah seorang neo-liberal. Saya sendiri mengagumi kecerdasan Sri Mulyani.

Selain itu pernyataan Presiden Jokowi tersebut sangat disayangkan karena tidak pernah ada istilah demokrasi yang kebablasan. Demokrasi memang menciptakan keriuhan-keriuhan akibat diperbolehkannya seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasinya baik secara rasional maupun irasional. Tetapi dari keriuhan-keriuhan tersebutlah muncul gagasan-gagasan yang mendorong perkembangan pemikiran zaman dikarenakan adanya dialektika di ruang publik yang menciptakan force of the better argument.

Presiden Jokowi sendiri sudah terlalu banyak membuat kesalahan-kesalahan fatal seperti pernyataan perang terhadap narkoba seolah-olah mengulangi kesalahan yang sama dari mantan presiden Amerika Serikat, Richard Nixon yang bukannya malah berhasil menekan penderan narkoba, tetapi malah menciptakan permasalahan-permasalahan baru seperti munculnya kartel narkoba, meningkatnya kekerasan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Jika kita lihat menggunakan pendekatan ekonomi, perang terhadap narkoba adalah tindakan sia-sia karena menekan peredaran narkoba di masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari sisi penawaran tetapi harus dilihat dari sisi permintaan sebab narkoba adalah bentuk barang inelastis.

Di hari ini pula yang lebih menyedihkannya lagi, penguasa telah menerima seorang ahli pencipta Hoax dari luar negri yaitu Zakir Naik. Seorang penipu yang berhasil membodohi banyak orang di muka bumi. Baik dari pernyataannya bahwasanya homo sapiens (spesies manusia) telah punah, Sir Whitemeat dan banyak lagi. Padahal di India sendiri keberadaan Zakir Naik sudah mendapatkan kecaman dikarenakan kebohongan-kebohongan yang terus disampaikannya melalui media dakwah dan bahkan Zakir Naik pernah mensponsori seorang pria untuk mendukung ISIS di Suriah. Menakjubkan! Video berikut merupakan 25 kebohongan yang disampaikan oleh Zakir Naik dalam 5 menit.

Ketika anda membaca tulisan ini, mungkin beberapa dari kalian mempunyai asumsi jika tulisan ini ditulis dalam rangka kebutuhan kampanye. Tidak! Saya memiliki pandangan ekonomi dan politik yang berbeda dengan Rocky Gerung. Beliau condong menyetujui gagasan Rawls sedangkan saya condong berpihak pada gagasan Nozick. Akan tetapi setidaknya kami setuju dalam satu hal : Istana Berhentilah Menyebarkan Hoax!

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(593)