Numbers ID | Menjawab Pertanyaan Seputar Sekularisme

Menjawab Pertanyaan Seputar Sekularisme

Melalui Official Account ‘Muslim Cerdas’ di Line@, penulis yang sebelumnya menuliskan ‘Negara Sekuler atau Negara Agama’ memberikan bantahan beserta pertanyaan-pertanyaan terhadap tulisan Memahami Sekularisme. Berikut jawabannya :

Bagaimana pelogikaannya bahwa negara yang mana kebanyakan masyarakatnya menganggap bahwa agama itu penting kemudian dipaksa untuk menganut sekularisme? Serta mengapa Azerbaijan dijadikan contoh?

Mengapa Azerbaijan dijadikan contoh disebabkan kesamaan demografis dari agama yang dianut yaitu Islam. Mazhab apa pun yang mereka anut tidak relevan dengan penentuan kebijakan publik. India sendiri menurut Gallup Poll memiliki 79% masyarakat yang menganggap agama sebagai hal penting dalam kehidupannya akan tetapi mereka mendukung adanya sekularisme.

Selain itu sebenarnya argumen demografis tidak menentukan nilai benar atau tidaknya/baik atau tidaknya sebuah kebijakan publik. Perlu dipahami meskipun kita menganut demokrasi, namun demokrasi tidak sama dengan majoritarianisme di mana segala sesuatu memakai standar mayoritas.

Sebuah kebijakan publik alangkah baiknya menggunakan paradigma utilitarianisme, bukan majoritarianisme. Apa yang menjadi baik dan buruk seharusnya ditentukan oleh perdebatan etika bukan perdebatan soal demografis. Pun jika dilihat demografis selain agama katakanlah pendidikan, maka mayoritas orang Indonesia adalah orang-orang bodoh (berpendidikan rendah) Lantas untuk apakah semua sistem harus mengikuti mayoritas? Bukan kah adalah sesat pikir argumentum ad populum untuk menganggap apa yang dianggap penting oleh mayoritas adalah benar sehingga harus diikuti oleh negara pula?

Selanjutnya, yang bersangkutan tampak tidak memahami apa itu “negara ideologis”. Secara terminologi, negara ideologis adalah negara yang mendasarkan pada ideologi tertutup. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan berupa cita-cita sebuah kelompok yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat [2]. Pancasila adalah ideologi yang digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga bisa diterima oleh segenap rakyat sebagai instrumen yang menyatukan. Pertanyaan kedua saya adalah: 2) Lalu bagaimana dengan sekularisme? Apakah ia memang digali dari kebijaksanaan rakyat? Digali darimana? Kalau ia tidak digali dari kebijaksanaan rakyat, lalu mengapa harus dipaksakan kepada rakyat?

Pancasila digali dari masyarakat Indonesia dari apa? Para perancang ideologi Pancasila sendiri telah membaca literatur Barat dan kemudian mencampuradukkannya ke dalam suatu ideologi gabungan. Tidak ada satu pun ide yang digali dari kebijaksanaan rakyat. Ide berasal dari buah pikiran individu-individu yang rasional.

Apabila kita mengkritisi tiap-tiap sila, ada pun sila pertama, Ketuhanan yang maha esa dapat diartikan sebagai dua hal, monoteisme atau good ethics. Jika kita mengartikan sila pertama sebagai monoteisme sebagaimana mayoritas rakyat Indonesia mengartikan sila pertama pada umumnya, sudah jelas monoteisme bukanlah hasil pikiran Indonesia.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah terjemahan dari humanisme. Para humanis seperti Francesco Petrach menyatakan bahwasanya tidak ada kepentingan yang lebih penting daripada kemanusiaan atau manusia mendahului divine being. Sangat kontradiktif meletakkan monoteisme dengan humanisme dalam pancasila.

Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah manifestasi dari ideologi nasionalisme yang masuk ke asia melalui Sun Yat Sen dalam bukunya San Min Chiu.

Sila keempat, kerakyataan yang dipimpin dalam hikmat permusyawaratan perwakilan adalah manifestasi dari demokrasi perwakilan. Meskipun Indonesia dalam praktiknya tidak lagi melakukan demokrasi perwakilan.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah bentuk manifestasi dari social justice yang sudah dianut oleh sosialisme-marxisme dan liberalisme sendiri jauh sebelum pancasila dibentuk.

Tidak ada satu pun ide yang otentik dari keseluruh pilar tersebut. Jika penulis menggunakan terma negara ideologis untuk negara yang menganut ideology tertutup maka sebaiknya penulis memahami pula mendalam ideologi tertutup dan terbuka itu apa sedari awal. Sekularisme sendiri adalah ideology terbuka yang pelaksanaannya bisa diinterpretasikan berdasarkan kepentingan masyarakat. Selain itu dalam negara sekuler, negara wajib netral dalam urusan agama namun tidak ada paksaan agar masyarakat mengimani sekularisme sebab yang menjadi sekuler adalah negara bukan warga negaranya.

Perlu diperhatikan pula, dasar sosiologis sekularisme sudah termanifestasi bahkan sebelum Pancasila dibentuk, yakni melalui Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Para pemuda tidak ingin beragama satu, berpikiran satu, berideologi satu sebab para pemuda ingin bersatu dalam keberagaman. Yang satu hanya bangsa, tanah air dan bahasa persatuan.

Selanjutnya, yang bersangkutan menyatakan bahwa “Tidak ada satu pun kewajiban negara untuk melestarikan bahasa dan budaya serta agama”. Justru negara haruslah menyelenggarakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sebagai harta warisan kerohanian masyarakat, agama merupakan wawasan kesejahteraan umum yang harus diselenggarakan oleh negara [3]. Maka pertanyaan ketiga saya adalah, 3) atas dasar literatur apa negara tidak berkewajiban dalam melestarikan bahasa, budaya, dan agama?

Ada banyak sekali literatur yang menyatakan bahwasanya negara tidak perlu mengatur hal-hal seperti bahasa, budaya dan agama yang merupakan ranah privat seperti After the Welfare State karangan Tom G. Palmer, Anarcy, State and Utopia karangan Robert Nozick, dan lain-lain. Selain itu Sudikno Mertokusumo dan Soerjono Soekanto juga menekankan urgensi pemisahan kaidah pribadi (privat) dengan antarpribadi (publik).

Bentuk negara yang mendukung adanya usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dikenal dengan istilah welfare state, namun dalam tidak semua welfare state menganggap kebudayaan, bahasa dan agama adalah hal yang perlu dilindungi. Sedangkan nightwatchman state menolak segala bentuk intervensi pemerintah terutama upaya-upaya konservatisme dan proteksionisme.

Kalau Pancasila dianggap sebagai multitafsir. Maka sama hal-nya dengan sekularisme. Pemahaman terhadap sekularisme masih sangat debatable. Ada sekularisme yang dikategorikan sebagai religiously unfriendly di mana negara masuk terlalu dalam mengatur agama, seperti yang terjadi di Turki, hingga azan harus menggunakan bahasa Turki dan larangan menggunakan gelar-gelar Islam seperti haji, syeikh, dsb. Maka dari itu, penerapan sekularisme juga beragam, apakah kebijakan nantinya akan mengekang agama atau membiarkan agama? Artinya, sekulerisme sendiri tergantung pada penafsiran penguasa. Tidak serta merta bahwa sekulerisme ditegakkan maka umat beragama menjadi lebih bebas dalam menjalankan keyakinannya.

Sekularisme pada hakikatnya untuk melindungi kebebasan beragama dan beribadah tiap-tiap warga negaranya. Pengaplikasiannya berbeda-beda di tiap-tiap negara. Sekularisme memang bukan alat yang sempurna, sekularisme yang baik harus pula diiringi oleh liberalisme sehingga menjamin kebebasan tiap-tiap individu dan hak asasi manusia.

Sekarang pertanyaan keempatku adalah, Pancasila dinilai sebagai kumpulan ideologi yang campur-campur, sehingga dapat diinterpretasikan secara bebas. Lalu bagaimana sekularisme yang masih bisa diinterpretasikan secara bebas itu dapat dipaksakan kepada masyarakat?

Sekiranya pertanyaan ini tidak perlu dijawab lagi disebabkan sudah dijawab oleh jawaban di atas.

References :

Frederic Bastiat, 2011, The Law, Eastford, USA : Martino Fine Books
Robert Nozick, 1974, Anarchy State and Utopia, USA : Basic Books
Sudikno Mertokusumo, 2013, Mengenal Hukum Suat Pengantar, Yogyakarta : Cahya Atma
Soerjono Soekanto, 2013, Sosiologi – Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia | Founder Numbers ID | International trade law enthusiast

(1359)

Comments

comments