Numbers ID | Memahami Sekularisme
Featured Video Play Icon

Memahami Sekularisme

Kemarin malam sebuah official account yang mengaku sebagai ‘Musim Cerdas’ menyatakan bahwasanya Indonesia harus memiliki corak tersendiri dalam menentukan sistem negara. Sistem negara baik negara sekuler dan negara agama harus ditolak karena tidak sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan.

Satu hal yang memancing saya untuk menulis artikel ini adalah elaborasi mengenai negara sekuler yang tidak berdasar dan penuh asumsi.

Menurut OA tersebut  “Negara sekuler adalah negara yang memisahkan antara negara dan agama. Pada negara sekuler, agama tidak didukung, tetapi tidak pula ditindas. Agama dibiarkan ada tanpa diintervensi oleh negara. Negara tidak diizinkan membuat keputusan-keputusan terkait dinamika keagamaan. Negara sekuler ini, pada kenyataannya sangat cocok dan dapat bersesuaian pada negara di mana mayoritas rakyatnya tidak beragama atau tidak mementingkan hal-hal spiritualisme. Namun, penerapan negara sekuler ini di negara yang mana mayoritas rakyatnya beragama akan menuai masalah,

Seluruh klaim di atas adalah asumsi belaka disebabkan faktanya negara-negara yang mayoritas beragama Islam dengan kondisi demografis yang serupa dengan Indonesia sekalipun cocok dengan sekularisme, yakni Azerbaijan dengan 96.9% mayoritas beragama Islam. (Menurut Berkeley Center For Religion Peace and World Affairs 2012).

Negara sekuler adalah negara yang memisahakan urusan publik (hukum) dengan urusan privat (agama) secara tegas. Tugas negara adalah menjamin bahwasanya tiap-tiap penganut kepercayaan dapat mengimani kepercayaan dan menjalankan ibadahnya dengan aman.

Menurut OA Muslim Cerdas, Adapun alasannya negara sekuler akan menuai masalah di negara yang mayoritas rakyatnya beragama adalah :

1. Prinsip negara ada untuk rakyat. Agama-agama adalah warisan kebijaksanaan masyarakat yang patut dilindungi dan dilestarikan oleh negara. Apabila negara berusaha semaksimal mungkin dalam melestarikan bahasa dan budaya, maka secara logika negara juga harus melestarikan agama-agama.

Prinsip negara ada untuk rakyat ini harus dilihat dari kacamata kontrak sosial di mana negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Rakyat sendiri adalah kumpulan dari individu-individu yang memberikan sebagian kebebasannya untuk mendapatkan perlindungan oleh negara.

Jika dilihat dalam perspektif sosiologis, pola pikir masyarakat akan selalu berubah-ubah sehingga akan mengubah kebudayaan dan bahasa dari masyarakat itu sendiri dari masa ke masa. Bapak ilmu sosiologi sendiri, Auguste Comte, malah dengan teori evolusi sosialnya menyatakan bahwasanya masyarakat dari masa ke masa akan secara alamiah dan naruliah menggeser paradigmanya menjadi masyarakat yang positivis sehingga kepercayaan-kepercayaan yang tidak dapat dikonfirmasi oleh bukti empiris akan ditinggalkan.

Jika dilihat dari perspektif memetics, tidak ada gunanya melindungi kebudayaan, bahasa dan agama disebabkan keseluruhan hal tersebut akan berevolusi dan dihadapkan oleh survival of the fittest.

Tidak ada satu pun kewajiban negara untuk melestarikan bahasa dan budaya serta agama. Argumen negara wajib melestarikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sendiri malah merupakan argumen ideologis (konservatisme) tanpa ada dasar ilmu pengetahuan sendiri.

2. Argumen para pendukung negara sekuler lebih ke arah ideologis ketimbang logis. Secara apriori mereka menganggap pengaruh agama seburuk itu sehingga sebisa mungkin hal-hal yang berbau agama di muka publik/institusi resmi dihilangkan oleh negara; padahal mayoritas rakyat tidak menginginkannya. Ketidaksesuaian antara kehendak rakyat dengan negara berpotensi menghasilkan “negara ideologis”; di mana negara memaksakan pendapat subjektifnya melulu kepada masyarakat.

Untuk membantah point pertama saja, sudah ada dua perspektif pengetahuan yang berbeda yang mendukung negara sekuler. Point ke-2 ini lebih banyak asumsi belaka. Ketidaksesuaian antara kehendak rakyat dengan negara berpotensi menghasilkan “negara ideologis”? Apakah ada negara yang tidak ideologis? Pun negara pancasila sendiri adalah negara ideologis.

Jika dilihat secara bidang keilmuan, Indonesia adalah negara yang menarik. Indonesia adalah negara satu-satunya yang menolak sekularisme dan negara agama sekaligus dan lalu menciptakan negara pancasila. Indonesia juga merupakan satu-satunya negara yang menolak sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis-komunis sekaligus dan melahirkan sistem ekonomi pancasila.

Padahal Pancasila itu sendiri adalah kumpulan dari banyak ideologi dan dapat diinterpretasikan secara bebas. Tidak berlebihan untuk menyebut pancasila sebagai alat politik yang diinterpretasikan sesuai keinginan penguasa. Pancasila dapat sesuai dengan fasisme, marxisme, kapitalisme, khilafah jika penguasa berkata demikian. Hal ini dapat kita lihat secara nyata dari bukti sejarah yang ada.

Disebabkan hal tersebut pula lah, dalam bertahun-tahun kita berada di dalam ketidakjelasan. Padahal basa-basi toleransi dapat diselesaikan dari jauh-jauh sebelumnya jika kita memperjelas demarkasi antara agama dengan institusi negara.

Mengkaji Sekularisme

Sekularisme adalah benar merupakan pemisahan antara agama dan negara atau yang secara sosiologis disebut pemisahan antara kaidah publik dan kaidah privat.

Gagasan sekularisme sendiri tidak dapat dilepaskan dari gagasan seorang filsuf Islam yang merupakan bapak sekularisme, yaitu Ibnu Rusyd yang terkenal menyumbangkan gagasan akan dua jenis pengetahuan untuk mencari kebenaran (knowledge of truth) dalam bukunya Fasl al-Maqal fi ma bayn al-Hikma wa al-Shariah min Ittisal (On the Harmony of Religions and Philosophy) atau sering disingkat Fasl al-Maqal.

Ibnu Rusyd menyatakan bahwasanya untuk mencapai suatu kebenaran ada dua pengetahuan yang dapat digunakan yaitu agama dan filsafat. Agama adalah sumber kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan lagi kebenarannya sedangkan filsafat adalah sumber kebenaran yang hanya secara eksklusif dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual. Dia menyatakan apabila ada pertentangan antara agama dengan filsafat atau akal maka teks agama harus diinterpretasikan sesuai dengan kebenaran dari filsafat.

Sekularisme memastikan agar negara tidak ikut campur terhadap urusan agama sehingga menghalangi negara untuk melakukan tindakan yang destruktif terhadap agama itu sendiri. Contoh yang paling relevan untuk saat ini adalah bagaimana Arab Saudi melarang Qatar untuk melakukan ibadah haji di negaranya.

Negara juga memastikan agar tidak satu kepercayaan pun masuk ke dalam ranah publik terutama dalam penentuan kebijakan (hukum) termasuk ateisme sekalipun. Singkatnya negara sekuler adalah negara yang netral terhadap kepercayaan apa pun. Negara baru hadir apabila ada praktik dari suatu kepercayaan yang merugikan publik misalnya agama X yang meyakini bahwasanya menjadikan seorang perawan muda sebagai tumbal dapat menyenangkan dewa-dewa, atau agama Z yang meyakini membunuh orang lain akan mendapatkan imbalan di dunia lain.

 

References :

Ibn Rushd, 2012, On the Harmony of Religions and Philosophy, London : Dodo Press
Richard Dawkins, 1976, The Selfish Gene, Oxford : Oxford University Press
Auguste Comte, 1988, Introduction to Positive Philosophy, Indiana : Hackett Publishing Company

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia | Founder Numbers ID | International trade law enthusiast

(1771)

Comments

comments