Numbers ID | Mempelajari Ekonomi Dengan Utuh – Kritik Terhadap Tulisan “Melawan Privatisasi Pendidikan dan Sesat Pikir Vincent Ricardo”

Mempelajari Ekonomi Dengan Utuh – Kritik Terhadap Tulisan “Melawan Privatisasi Pendidikan dan Sesat Pikir Vincent Ricardo”

Ditulis oleh Vincent Ricardo, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Founder Numbers.ID & Charter Team Students For Liberty

Baru sehari setelah saya menuliskan artikel mengenai mendukung privatisasi pendidikan tinggi dan sesati pikir Michael J. Sandel, teman saya mengirimkan pada saya sebuah post mengenai adanya tulisan balasan terhadap argumen yang saya tuangkan dalam tulisan saya sebelumnya tersebut. Seperti biasa, saya selalu tertarik terhadap kritik-kritik yang ditujukan kepada pasar bebas baik dari Karl Marx dengan teori pertentangan kelas dan teori nilai kerjanya, John Maynard Keynes dengan penolakannya terhadap the invisible hand (meskipun Keynes menyadari intervensi pemerintah akan merusak perekonomian),  bahkan kritik terhadap tulisan saya sendiri yang dituliskan oleh Muhammad Adrian Gifariadi yang berjudul Melawan Privatisasi Pendidikan dan Sesat Pikir Vincent Ricardo. Seperti biasa pula, kritik terhadap pasar bebas hingga saat ini masih belum ada satu pun yang benar-benar memahami ekonomi secara utuh.

Karena tulisan ini dikhususkan untuk membalas kritik terhadap tulisan saya, saya akan hanya membalas counter-arguments yang dilemparkan terhadap argumen saya.

Pertama – ROI Yang Lama Dari Pendidikan Tinggi  Tidak Memutar Roda Ekonomi

Pendidikan komoditas yang pasti memenuhi hukum pasar. Namun apakah benar demikian? Pertama, tidak seperti komoditas primer, seperti jasa transportasi atau sayur, pendidikan tinggi memiliki RoI (Return of Investment) pada jangka waktu yang cukup lama. Gratifikasi konsumen dari “membeli” pendidikan tinggi hanya bisa digunakan secara efektif setelah wisuda, atau setelah memegang gelar sarjana; dimana lulusan tersebut dapat kemudian terjun ke pasar kerja. Pengeluaran pribadi pada pendidikan tinggi tidak memutar roda ekonomi oleh akibat RoI yang lama tadi.”

Adrian benar menyatakan bahwasanya ROI dari pendidikan memiliki waktu yang cukup lama dan benar kenikmatan dari suatu pendidikan hanya bisa digunakan setelah wisuda sebab ROI dari suatu pendidikan harus dihitung secara kumulatif hingga lulusnya seorang mahasiswa. Tapi sayang sekali ada cacat logika di sana, yakni pendidikan tinggi tidak memutar roda ekonomi oleh akibat ROI yang lama tadi.

Apa yang mendorong cepat atau lambatnya perputaran roda ekonomi? Sederhana jawabanya adalah adanya perputaran uang yang ada di masyarakat itu sendiri. Alih-alih melihat adanya perputaran uang dari sejak awal student loan diberikan tiap semesternya, Adrian malah menyatakan perputaran uang baru muncul ketika utang dibayarkan.

Ketika uang kuliah dibayarkan persemester, baik menggunakan student loan maupun tidak. Roda ekonomi sudah berputar dikarenakan perputaran uang dari mahasiswa untuk membiayai tenaga kerja, karyawan dan meningkatkan atau merawat fasilitas. Kemudian uang yang sudah diterima oleh tenaga pengajar, karyawan dan kontraktor ataupun sejenisnya tersebut diputar kembali melalui pembelian kebutuhan dasar, atau untuk menggaji orang-orang yang mengerjakan proyek perawatan atau peningkatan fasilitas universitas. Uang tersebut akan terus berputar dan itulah yang menggerakan roda perekonomian.

Hal tersebut jugalah yang menyebabkan dalam ilmu ekonomi dikenalnya paradox of thrift, bahwasanya baik buruk dalam menghemat itu tergantung pada skala yang digunakan, menghemat mungkin baik dalam skala mikro (individu) tetapi ketika penghematan dilakukan dalam skala makro (populasi yang banyak) pengehematan akan menghambat laju roda ekonomi. Maka dari itu, tidak ada korelasi antara ROI yang lama dengan perputaran roda ekonomi sebab perputaran roda ekonomi sudah ada semenjak student loan diberikan, sebelum seorang mahasiswa lulus menjadi seorang sarjana.

Dengan demikian pula, klaim student loan akan menurunkan daya beli sarjana yang mengambil fasilitas student loan jelas keliru karena meskipun benar mereka akan menyisihkan sebagian uang untuk melunasi student loan yang mereka pakai tetapi mereka sudah mengeluarkan uang yang setimpal pula dengan uang yang disisihkan untuk membayar student loan yang mereka ambil ketika mereka membayarkan uang kuliah mereka. Jadi ya pendidikan adalah komoditas yang sama seperti sayuran, nasi goreng, jasa pengangkutan barang dan layanan lainnya jika dilihat dari kontribusinya terhadap roda ekonomi.

Kedua – Akan Terjadinya Kompetisi Yang Tidak Sehat Dan Bahkan Monopoli

 “Kedua, institusi pendidikan tinggi, sebagaimana badan-badan pendidikan lainnya juga merupakan produsen informasi dan pembentuk opini. Sebagai institusi budaya, pendidikan tinggi tidak melulu beroperasi di ranah rasio; sebaliknya, pendidikan tinggi turut memengaruhi apa yang kita sebut akal dan persepsi. Universitas, sebagaimana media dan institusi budaya lainnya, secara inheren memonopoli informasi. Liberalisasi hanya akan membuat pangsa-pangsa monopoli di jalinan tenun budaya masyarakat. Lantas mungkinkah seorang Gilbert atau Alex membuat keputusan yang seratus persen rasional, yang tidak mengindahkan subjektivisime dari informasi itu sendiri? Tentu tidak. Kenyataannya, apabila kondisi pasar yang optimal adalah ketersediaan informasi objektif secara setara, kondisi itu sama sekali tidak ada dalam sektor pendidikan dunia.”

Klaim kedua yakni liberalisasi hanya akan menciptakan monopoli ini keliru dan berdasarkan asumsi semata serta juga mempersempit arti monopoli ke dalam arti yang pejorative, yakni monopoli sebagai sebuah tindakan menguasai pasar dengan cara-cara jahat. Dalam kondisi pasar bebas, monopoli alamiah yang disebabkan lebih baiknya suatu produk atau pelayanan yang diberikan produsen adalah suatu hal yang legal dan mendorong roda perekonomian. Monopoli alamiah ini akan hilang ketika adanya pesaing baru yang berhasil menciptakan inovasi yang lebih baik dari produk atau pelayanan yang mendominasi pasar. Bukti nyatanya adalah bagaimana Raksasa IBM dikalahkan oleh Microsoft dan Apple, Bluebird dikalahkan oleh aplikasi transportasi online, Nokia dengan Samsung dan Iphone, dan seterusnya.

Namun bagaimana monopoli terjadi dengan cara-cara yang curang sehingga melukai kompetisi sehat? Maka dari itu diperlukan adanya rule of law, bukan interevensi pemerintah. Rule of law yang menjamin bahwasanya apabila ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam sebuah persaingan akan dihukum. Di Indonesia sendiri, KPPU lah yang bertugas untuk menjamin persaingan usaha tidak sehat tidak terjadi.

Berkenaan dengan apakah keputusan yang diambil Alex dan Gilbert seratus persen rasional, sepertinya Adrian masih belum memahami apa yang disebut dengan subjective value pada tiap-tiap barang. Subjective value adalah nilai subjektif yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu barang dengan memasukkan variabel-variabel yang dianggap oleh orang tersebut relevan. Jadi apakah Alex dan Gabriel keduanya rasional? Ya, keduanya rasional berdasarkan pertimbangan masing-masing. Keduanya memiliki indikator-indikator yang mereka anggap relevan.

Klaim tidak adanya informasi sempurna terhadap pendidikan itu juga keliru. Tiap-tiap universitas yang memiliki mutu baik pasti akan mempromosikan seluruh pelayanan yang dia berikan, baik dari siapa sajakah yang menjadi tenaga pengajar, berapa banyakkah reputable alumni dari kampus tersebut, berapakah uang kuliah yang harus dibayarkan persemesternya, berapa banyak prestasi nasional dan internasional yang pernah diraih kampus tersebut, pangsa pekerjaan seperti apa yang diambil dari alumni lulusan kampus tersebut dan lain-lain. Bahkan jika kita melirik ke negara-negara maju yang menerapkan student loan begitu banyak website yang memberikan peringkat ROI dari masing-masing universitas berdasarkan perhitungan matematis yang akurat. Salah satu yang paling terkenal adalah PayScale.

Ketiga –  Student Loan Bukan Solusi

“Namun apakah hal ini membenarkan praktek Student Loan, atau pinjaman mahasiswa? Dalam tulisannya, kawan Vincent memberikan analogi antar dua mahasiswa: Gilbert dan Alex, serta memaparkan biaya kuliah di FHUI yang berkisar antara 5 hingga 30 juta. Analogi ini cacat. Biaya kuliah yang demikian sudah disubsidi negara — hingga kini, pemerintah mensubsidi setidaknya 2/3 biaya operasional PTN. Apabila diaplikasikan ke dunia nyata, Alex mungkin harus meminjam lebih dari 15 juta per semesternya oleh akibat dari ketiadaan subsidi langsung pemerintah dalam skema pasar pendidikan yang telah diliberalisasi. Apakah “kebebasan” Alex memperhitungkan RoI nya sepadan dengan putusnya akses dia terhadap pendidikan tinggi?”

Ya benar pemerintah telah mengsubsidi 2/3 dari biaya operasional PTN. Namun saying sekali argumen ROI tersebut sudah keliru seperti yang saya uraikan di paragraf atas.

“Terlebih lagi, praktek Student Loan, yang selama ini dikenal di Amerika Serikat dan Inggris Raya memiliki banyak cacat. Di Amerika Serikat, misalnya, pemerintah federal menyediakan Student Loan bagi para mahasiswanya. Akibatnya, universitas swasta pun berlomba-lomba menaikkan biaya kuliah, karena daya beli mahasiswa disubsidi negara.”

Adrian juga gagal mendikotomikan student loan dengan subsidi. Hal yang paling mendasar adalah bahwasanya student loan harus diganti sedangkan subsidi adalah pemberian cuma-cuma melalui pajak. Dengan adanya student loan untuk universitas swasta tidak berarti pasti akan mengimplikasikan naiknya biaya kuliah. Universitas-universitas swasta tetap diperbolehkan mencari endownment fund dari masyarakat ataupun non-profit organization, yayasan dan pihak swasta lainnya yang memiliki perhatian terhadap pendidikan dari suatu universitas. Jika benar Adrian sudah membaca The Road to Serfdom, sebuah magnum opus dari seorang liberal klasik bernama Friedrich Hayek yang mendukung spontaneous order sebagai kutipan untuk menyerang argumen privatisasi pendidikan tinggi, cukup disayangkan karena jawaban terhadap privatisasi pendidikan tinggi sudah tertera di sana pula.

Keempat – Student Loan Adalah Bentuk Kapitalisme Kroni yang Paling Keji

“Efeknya, mahasiswa lulus dengan hutang yang bertumpuk, sehingga daya beli nyata mereka beberapa tahun setelah lulus pun mengalami penurunan. Student Loan mengerdilkan daya beli dan skala ekonomi, bukannya membantu mahasiswa mencapai “kebebasan”. Bukankah ini bentuk kapitalisme kroni yang paling keji?”

Jika merujuk pada arti kapitalisme kroni menurut Helen Hughes, seorang ekonom Australia, yang dimaksud kapitalisme kroni adalah :

“Crony capitalism is a term describing an economy in which success in business depends on close relationships between business people and government officials.”

Kapitalisme kroni adalah hal yang buruk dan harus dihilangkan dari ekonomi tiap-tiap negara. Suatu kecurangan jika seorang pengusaha mendapatkan keuntungan ekonomis dari kedekatannya dengan pemerintah atau pembuat kebijakan. Contoh seorang kroni kapitalis di Indonesia sendiri adalah Hary Tanoesoedibjo.

Tapi jika dilihat-lihat dari paragraf tersebut Adrian terlihat jelas tidak mengerti apa definisi kapitalisme kroni itu sendiri. Alih-alih menggunakan definisi kapitalisme kroni yang sesungguhnya, dia menggunakan istilah kapitalisme kroni tanpa ada hubungannya dengan argumennya. Apakah mungkin Adrian menggunakan tafsir dari kitab suci mengenai arti kapitalisme kroni? Atau mungkin Adrian belum membaca kamus definisi selama ini?

Kelima – Pembenaran Filosofis dan Moral atas Penarikan Pajak

“Saya rasa adalah seuatu kesia-sian untuk mengutip atau merumuskan suatu pembenaran filosofis dan moral atas penarikan pajak. Toh, misalnya, apabila kita menggunakan pembenaran ala Mills, Rawls dan Polanyi untuk mendukung perpajakan, sudah ada puluhan kutipan Mises dan Hayek untuk menjegal dan mengritik definisi yang kita berikan. Biarkan saya disini berasumsi: Pendidikan sepantasnya dianggap sebagai Social Overhead Capital.”

Landasan filosofis adalah dasar paling utama dari munculnya suatu argumen. Namun baiklah kita tidak perlu memperdebatkan landasan filosofis disini dan mari berfokus pada Social Overhead Capital (SOC).

“Pada umumnya, istilah Social Overhead Capital merujuk pada infrastruktur yang menunjang dan memfasilitasi berlangsungnya aktivitas perekonomian. Ini mencakup jalan raya, rel kereta, jalur telepon, dan pembangkit daya. Walau begitu, disini definisi Social Overhead Capital juga bisa meliputi berbagai keperluan dasar yang esensial dalam berlangsungnya aktivitas pertukaran pasar bebas.”

Teori Social Overhead Capital ini bersender pada keynesian thinking atau mazhab ekonomi Keynesian yang menyatakan bahwasanya pasar memang memberikan manfaat akan tetapi perlu adanya intervensi negara untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pasar sebab Keynes meragukan invisible hand.  Perlu diingat juga Keynesian thinking sendiri hadir ketika Amerika Serikat sedang dilanda Great Depression dan Keynes pun mengakui bahwasanya internvensi pemerintah dalam jangka waktu panjang tidak baik untuk perekonomian nasional. “In the long run we are all dead” – Keynes.

SOC menjustifikasi intervensi pemerintah untuk menciptakan infrastruktur yang menunjang perekonomian, biasa mencakup bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu subsidi di bidang pendidikan atau transportasi, pendidikan dan kesehatan diperbolehkan.

Untuk mempermudah pemahaman perbandingan antara Liberalisme Klasik dengan Keynesian serta resiko dari Keynesian thinking, video Khan Academy berikut sangat membantu untuk memahami kedunya :

Keenam – Pemerintah Berkewajiban Mewujudkan Keterjangkauan dan Pemerataan yang Berkadilan yang Bermutu.

Peran pemerintah, sebagaimana diakui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, adalah “bahwa mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;”

Tidak ada satu pun frasa dari pasal ini yang bertentangan dengan konsep student loan. Mewujudkan keterjangakuan dan pemerataan yang berkadilan harus dapat diuji dengan segala metode yang ada. Apakah student loan tidak adil? Sebagian orang pasti akan menganggap tidak adil dan menyengsarakan karena dibebankan pinjaman namun sebagian lain akan menganggap pula subsidi tidak adil dan tidak menyejahterakan karena menyengsarakan biaya pendidikan pada pembayar pajak. Malah jika berbicara mengenai pendidikan yang berkelanjutan, Keynesian thinking tidak dapat diterapkan dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Dalam membuat sebuah kebijakan publik, alangkah baiknya untuk memerhatikan output dari sebuah kebijakan tersebut, bukan dari itikad baik semata. Sebuah kebijakan yang memiliki itikad baik tetapi memiliki output yang buruk tidak perlu lagi untuk dipertahankan.

 

References :

Hayek, Friedrich August, and Bruce Caldwell, 2014, The Road to Serfdom: Text and Documents: The Definitive Edition. Routledge.
Frederic Bastiat, 2011, The Law, Eastford, USA : Martino Fine Books
Paul Wachtel, 1975, The Returns to Investment in Higher Education – Another View, Massachusetts : NBER
Tom G. Palmer, 2015, After The Welfare State, Jakarta : Youth Freedom Network

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(837)

Comments

comments