Numbers ID | Mendukung Privatisasi Pendidikan Tinggi dan Sesat Pikir Michael J. Sandel

Mendukung Privatisasi Pendidikan Tinggi dan Sesat Pikir Michael J. Sandel

Ditulis oleh Vincent Ricardo, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Founder Numbers.ID & Charter Team Students For Liberty

“In competition our individual ambitions serves the common goods” – Adam Smith.

Berbicara tentang privatisasi atau liberalisasi pasti tidak akan terlepas pada dua hal yaitu pasar dan kompetisi. Pasar tanpa kompetisi sudah pasti akan menciptakan masalah. Salah satu masalah yang paling umum untuk timbul yaitu kontrol harga yang dilakukan oleh kartel.

Bentuk pasar tanpa kompetisi adalah kartel minyak yang dilakukan oleh OPEC atau mungkin yang cukup relevan dengan beberapa tahun belakangan ini yaitu organda yang terus-menerus mencoba menjegal transportasi online dengan menggunakan kedekatannya terhadap pemerintah, sebuah kroni kapitalis. (kapitalisme kroni adalah istilah yang digunakan untuk sistem ekonomi di mana orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah untuk mempermudah usaha bisnis sehingga diuntungkan dalam persaingan).

Disetujui atau pun tidak, mekanisme pasar nyatanya telah memberikan keuntungan bagi masyarakat, baik dari bermunculannya transportasi berbasis aplikasi dari Gojek, Grab maupun Uber hingga layanan sewa penginapan seperti AirBnB dan masih banyak lagi. Mekanisme pasar ini memberikan orang-orang kesempatan untuk memiliki pilihan yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Misalnya, dahulu sebelum aplikasi Uber muncul, kita tidak memiliki pilihan lain untuk menyewa kendaraan roda empat selain taksi. Saat ini pilihan-pilihan bermunculan dengan harga yang bersaing dan menguntungkan masyarakat luas yang merupakan konsumen..

Kritik terhadap mekanisme pasar yang digagas oleh Adam Smith sudah banyak bermunculan baik dari Karl Marx, John Maynard Keynes, John Rawls hingga filsuf kontemporer saat ini yaitu Michael J. Sandel, yang merupakan Professor di Harvard. Namun, seperti biasa belum ada satu pun kritik yang benar-benar memahami ekonomi secara utuh.

Berbeda dengan marxisme yang menolak secara penuh property rights ( p.s. bedakan Marx dengan marxisme sebab Marx sendiri ragu bahwa dia adalah seorang Marxist) dan menganggap bahwasanya teori nilai kerja adalah satu-satunya cara menentukan nilai dari suatu barang (sehingga pasar merupakan bentuk ketidakadilan dikarenakan means of production yang dimiliki kaum kapitalis), Sandel masih menganggap bahwasanya pasar memberikan manfaat yang luas bagi manusia. Dia menganggap bahwasanya pasar benar memberikan manfaat akan tetapi, apa yang dia sebut sebagai masyarakat pasar (market society) dan nilai-nilai pasar (market values) tidak dapat bekerja dalam beberapa bidang dan salah satunya adalah pendidikan.

Dalam bukunya What Money Can’t Buy : The Moral Limits of Market, Sandel mengklaim bahwasanya beberapa ekonom mendukung adanya pemberian uang cash sebagai insentif terhadap anak yang telah selesai membaca sebuah buku. Sandel juga mengklaim bahwasanya beberapa ekonom tersebut menyatakan dengan diberikannya insentif berupa uang cash untuk setiap buku yang selesai dibaca maka akan mendorong anak-anak untuk membaca.

Sandel pun kemudian membantah bahwasanya hal tersebut bukannya akan mendorong anak untuk membaca buku-buku berkualitas, akan tetapi anak-anak tersebut akan membaca buku yang tipis sehingga ia akan mendapatkan lebih banyak insentif. Inilah yang dikhawatirkan oleh Sandel apabila nilai-nilai pasar bebas mengubah masyarakat menjadi masyarakat pasar.

Ini sungguh merupakan sesat pikir, sebab dalam ekonomi sendiri tiap-tiap pemberian insentif harus memikirkan konsekuensi yang ada di baliknya. Ekonom pro pasar sendiri sudah menyatakan bahwasanya insentif seperti hal di atas hanya memberikan kerugian bagi masyarakat dikarenakan adanya unintended consequences yang akan muncul sehingga tujuan utama tidak tercapai. Ekonom menyebut insentif seperti yang dicontohkan Sandel tersebut sebagai perverse incentive. Perverse Incentive ini hanya merusak ekonomi dan menghasilkan cobra effect.

Contoh perverse incentive ini ada banyak, salah satunya sempat terjadi di India. Pemerintah India sempat memberikan insentif terhadap orang-orang yang menangkap ular kobra berbisa. Hasilnya? Masyarakat malah memperternakkan ular kobra berbisa untuk mendapatkan insentif lebih besar. Cobra effect, bukannya memperbaiki masalah melainkan memperburuk masalah.

Jadi, merupakan sesat pikir jika mengatakan logika pasar tidak dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan contoh yang diberikan oleh Sandel sebab ekonomi pasar juga menolak perverse incentive itu sendiri. Bukannya menolak ekonomi pasar tetapi Sandel sebenarnya menolak perverse incentive.

Privatisasi Pendidikan

Menggunakan logika pasar untuk menciptakan pendidikan bermutu diklaim oleh sebagian kalangan sebagai sesuatu yang tidak adil. Mereka mengklaim jika orang-orang tidak mampu akan sulit mendapatkan akses ke pendidikan bermutu. Apakah demikian?

Bahasa sederhana untuk menjelaskan pendidikan sebagai barang komersil adalah adanya keuntungan berupa upah atas jasa mendidik yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Pertanyaan untuk komersialisasi pendidikan adalah : “Apakah salah untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan mendidik?”

Pendidikan murah itu bukan tidak mungkin, tetapi sangat mungkin. Ada dua jalan yang dapat dilakukan untuk mencapai pendidikan murah. Yang pertama, para pengajar dipaksa melakukan kerja rodi, tanpa insentif dan tanpa pamrih. Yang kedua adalah orang-orang lain dipaksa untuk membayar biaya kuliah melalui pajak.

Dengan anggapan bahwasanya pendidikan merupakan barang publik sekalipun. Apa manfaat dari uang yang diberikan oleh taxpayer untuk membiayai sebuah lembaga yang terus-menerus merugi? Misalkan listrik yang juga dimonopoli oleh BUMN bernama PLN. Jika PLN terus-menerus merugi dan pula kualitas pelayanan yang sangat buruk, mengapa kita tidak memberikan pihak swasta kesempatan untuk memberikan layanan listrik yang lebih baik meskipun cenderung sedikit lebih mahal namun tanpa ada pemadaman sama sekali? Jika pihak swasta tersebut gagal memberikan pelayanan yang baik, kita dapat menghukumnya dengan beralih ke layanan listrik swasta lainnya. Semakin banyak pilihan, semakin besar kompetisi di antara mereka untuk memberikan layanan listrik yang baik dan semakin banyak demand terhadap listrik berkualitas baik maka harga akan semakin murah pula.

Begitu pula dengan pendidikan, untuk apa taxpayer memberikan subsidi kampus-kampus yang terus merugi dan pula kualitasnya tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan oleh taxpayer?

Kembali lagi ke pertanyaan “apakah lembaga pendidikan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari jasa yang diberikan oleh mereka?”. Jawabannya adalah sangat boleh!

Tentu saja kita tidak menginginkan tenaga pengajar untuk dibayar murah. Kesejahteraan mereka perlu dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya keuntungan tersebut, maka dapat diberikan insentif terhadap pengajar sehingga akan semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas.

 “Bagaimana dengan orang-orang tidak mampu mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas?”

Jawabannya adalah student loan. Pendidikan harus dilihat sebagai suatu investasi. Dengan adanya student loan, tiap-tiap orang akan mempertimbangkan cost and benefit dari pendidikan yang dia dapat. Sehingga pelajar akan mempertimbangkan ROI (return of investment) dari pendidikan yang dia bayarkan. Pelajar pun akan didorong untuk tidak menyia-nyiakan waktunya selama bersekolah dikarenakan semakin lama dia lolos maka akan semakin besar pula student loan yang akan dia ambil.

Misalkan, dalam sebuah skenario hipotesis Alex berasal dari kalangan kurang mampu dan ingin berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) di tahun 2016. Setelah menimbang-nimbang cost uang kuliah lima juta persemester untuk program reguler sedangkan program kelas khusus internasional (KKI) dikenakan biaya 30 juta persemester. Dengan adanya student loan maka Alex harus mempertimbangkan berapa besar gaji alumni FHUI rata-rata dan apakah pantas meminjam uang sebesar 5 juta persemester atau mungkin 30 juta persemester? Apakah ternyata kualitas reguler dan KKI sama saja? Setelah menimbang-nimbang kualitas yang didapatkan ternyata tidak jauh lebih baik, Alex memutuskan untuk kuliah di program reguler karena menurut subjective value Alex, uang 5 juta itu pantas dikeluarkan untuk membayar biaya kuliah persemester di kelas reguler FHUI sedangkan uang 30 juta itu tidak pantas dikeluarkan untuk membayar biaya kuliah persemester di kelas KKI FHUI.

Namun bagi Gilbert yang menggunakan mobil Fortuner ke kampus dan tentu berada dari keluarga yang berkecukupan, atas dasar subjective value-nya pula, uang sebesar 30 juta itu worth it untuk dikeluarkan persemester atas pertimbangan-pertimbangan lainnya yang tidak kalah penting pula. Misalnya untuk dapat beracara di Indonesia, harus mendapatkan gelar sarjana hukum dari universitas yang berada di Indonesia.

Tentu ini sebenarnya adalah masalah yang sederhana, jika memang uang yang dikeluarkan sebesar 9 juta untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar di program X dirasa tidak pantas dikarenakan fasilitas yang tidak setara dengan biaya yang dikeluarkan. Mengapa tidak mencari universitas lain dan biarkan orang-orang yang menganggap 9 juta itu worth it untuk mengisi kursi pendidikan itu? ROI-nya juga sudah memperlihatkan kerugian, bukan?

 Apakah Komersialisasi Pendidikan Berhasil?

Jika kita merujuk kepada dua lembaga yang memberikan ranking terhadap universitas-universitas di dunia, QS World University Ranking dan Times Higher Education. Tiga peringkat pertama di QS World University Ranking adalah berurut-urut Massachusetts Institute Technology (MIT), Stanford University dan Harvard University. Sedangkan berdasarkan Times Higher University Ranking, tiga universitas terbaik secara berturut-turut adalah University of Oxford, California Institute of Technology dan Stanford University. Keseluruhan universitas terbaik di dunia menurut QS World University Ranking adalah non-profit private schools, yang artinya universitas-universitas tersebut menarik uang dari mahasiswa dengan memberikan tarif uang kuliah kepada mahasiswanya untuk membayar tenaga pengajar dan karyawan universitas, untuk melakukan riset dan meningkatkan atau merawat fasilitas sekolah, bukan digunakan untuk keuntungan para pemilik saham.

Sedangkan tiga kampus terbaik menurut Times Higher Education dua di antaranya adalah private schools yaitu California Institute of Technology dan Stanford University sedangkan Oxford University adalah public university yang berarti dapat menerima bantuan dana dari pemerintah, akan tetapi dalam pengelolaannya juga mendapatkan otonomi khusus yang diberikan pada universitas untuk mengelola keuangannya, jadi secara teoritis Oxford University dapat sepenuhnya menjadi private university dengan menolak public fund.

Jadi bagaimana universitas-universitas tersebut memiliki kualitas yang tinggi? Jawabannya sederhana, dengan logika pasar, mereka memberikan insentif kepada tenaga pengajar yang berkualitas sehingga para ahli-ahli terbaik di bidangnya masing-masing berlomba-lomba untuk menjadi akademisi daripada menjadi seorang profesional.

Pendidikan gratis atau pendidikan murah memang didasari itikad baik yang seharusnya didukung, akan tetapi itikad baik dengan cara yang salah memiliki resultante yang negatif. Mengingat kalimat ekonom laissez-faire Prancis, Frederic Bastiat “The law has been perverted by two entirely different causes : stupid greed and false philanthropy

References :

Frederic Bastiat, 2011, The Law, Eastford, USA : Martino Fine Books
Michael J. Sandel. 2010, What Money Can’t Buy – The Moral Limits of Markets, NewYork : Farrar, Straus and Giroux
Paul Wachtel, 1975, The Returns to Investment in Higher Education – Another View, Massachusetts : NBER
Theodore Chaplow, 1994, Perverse Incentives – The Neglect of Social Technology in Public Sector, Wesport : Praeger
Times Higher Education
QS World University Ranking

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(1327)

Comments

comments