Numbers ID | Memahami Kebebasan Berpendapat

Memahami Kebebasan Berpendapat

Ditulis oleh Cania Citta Irlanie, Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Indonesia

Secara alamiah, segala sesuatu yang ada di dunia ini bebas. Tidak ada hal apapun yang tidak boleh untuk dilakukan sejauh kapasitas morfologi dan fisiologi organisme yang terbatas oleh hukum alam (fisika) dapat menjangkaunya.

Kalau kita persempit dalam konteks manusia sebagai salah satu spesies yang mendiami bumi, maka dapat dilihat bahwa secara alamiah, tidak ada yang tidak boleh kita lakukan. Kita boleh membunuh, kita boleh membakar rumah orang, kita boleh berteriak sekencang yang kita mau, bertelanjangan di jalan raya, dan seterusnya.

Tapi, itu semua kondisi default atau apa yang by nature kita terima. Dalam perkembangannya, manusia sebagai spesies dengan kecerdasan unggul tidak bisa menahan dirinya untuk tidak membangun keberadaban atau kemajuan. Atas nama peradaban, yang banyak dari kita klaim sebagai pembeda utama manusia dari mamalia lain, manusia membuat batasan-batasan berupa norma untuk apa yang baik dan buruk serta hukum untuk apa yang legal dan tidak legal.

Ketika masyarakat sudah terbiasa mengenal norma dan hukum, maka otoritas selalu punya ruang untuk tumbuh dan berdiri mengendalikan keduanya. Sifat khas otoritas atau kekuasaan adalah kontrol. Di titik inilah perdebatan filsafat mengenai masyarakat dimulai. Hal mendasar yang diperdebatkan adalah: Apa saja yang sebaiknya menjadi cakupan kendali otoritas?

Hari ini, perdebatan itu masih berlangsung. Di sini saya hendak membahasnya dalam konteks kebebasan berbicara. Sebelum masuk pada konteks tersebut, ada baiknya saya menjelaskan prinsip yang saya pakai dalam membatasi intervensi negara (otoritas).

Saya sepakat dengan Locke (dalam Two Treatises of Government), di mana negara bertugas membela dan melindungi hak dasar yang sama kepada semua warga negara. Maka, perdebatan selanjutnya bertumpu pada: Apa saja yang termasuk dalam hak? (Saya tidak tertarik memakai istilah “hak dasar”, karena seakan-akan ada beragam jenis hak).

Dalam hal ini, saya sepakat dengan Rothbard (dalam The Ethics of Liberty). Satu-satunya jenis hak yang pantas ada adalah hak milik (property right). Bagi saya, hak milik dapat dipertahankan sebagai konsep hak yang kuat karena dapat ditelusuri latar belakang kepantasannya.

Hak milik secara sederhana mencakup otonomi tubuh dan acquired property. Tubuhmu adalah propertimu sama seperti rumahmu adalah propertimu. You own your body, just like you own your cellphone. Kenapa kamu berhak atas rumahmu? Karena kamu membelinya, dengan nilai tukar yang kamu upayakan sendiri. Ini yang saya maksud dengan penelusuran kepantasan tadi.

Upaya sendiri menjadi dasar mengapa properti patut dilindungi. Saya, Rothbard, Locke, Friedman, dan banyak pemikir liberal lainnya sangat menghargai upaya individu dalam mengakuisisi properti, termasuk mengakumulasi kekayaan dan mendapatkan pleasure atau kebahagiaan. Untuk upaya itu, negara harus bekerja keras melindungi hak milik.

Namun demikian, alasan yang lebih radikal lagi untuk menjelaskan mengapa negara harus melakukan itu adalah fakta bahwa negara dihidupi dari pajak; yang ditarik secara paksa dari individu-individu yang berupaya (bekerja, membuang waktu dan tenaga).

Prinsip menegakkan hak milik berbasis penghargaan yang tinggi terhadap upaya individu harus pula diiringi dengan prinsip justice in transfer dan justice in acquisition (Nozick). Maksudnya, kepemilikan baik itu didapat dengan pemindahan (transfer) maupun pengambilan (acquisition), harus ditransaksikan dengan cara yang adil; yang mana dalam paradigma liberalisme bertumpu pada (1) kebebasan dan (2) kesetaraan (universal equality; persamaan berbasis azas universalitas).

Sampai di sini, saya mau katakan bahwa kamu boleh memakai paradigma lain, jadi jangan sampai saya dianggap memaksakan prinsip ini. Saya hanya akan menjelaskan di sini, keseluruhan anatomi berpikir dalam paradigma liberalisme, supaya makrifat. Dasar berpikir inilah yang saya pakai dalam menimbang semua isu, kasus, atau fenomena.

Sekarang masuk pada konteks kebebasan berbicara. Saya anggap mulut adalah bagian dari tubuh, kamu tidak harus sepakat dengan ini. Saya secara subjektif melihat mulut terpancang di wajah, di bawah hidung. Sementara wajah ada di kepala, menutupi otak bagian depan. Menurut saya, kepala adalah bagian dari tubuh. Dari sini, tampak bahwa individu memiliki hak atas mulutnya. Maka dari itu, negara wajib melindungi hak atas mulut yang dimilik tiap-tiap warga negara.

Negara, tanpa perlu bekerja keras akan mendapati hak milik itu membatasi dirinya sendiri. Karena kamu tidak bisa mengakuisisi semua yang ada di dunia ini, termasuk individu lain. Sejauh mana kamu bisa menggunakan mulutmu? Ya sejauh jangkauan otonomimu.

Contoh: Kamu boleh menggunakan mulutmu untuk makan pop corn yang sudah menjadi hak milikmu (either kamu beli sendiri atau dibelikan individu lain). Sama halnya dengan kamu tidak boleh menggunakan mulutmu untuk makan pop corn yang bukan hak milikmu.

Nah, sampai sini saya sudah menjelaskan prinsip batasan kebebasan berbasis jangkauan otonomi individu. Jadi jangan sampai ada lagi yang ceriwis ngomel-ngomel ke saya: Duh kalo bebas semua chaos dong! Ini bebas kebablasan namanya! Masa bebas tanpa batas sih?!!!

Masuk ke masalah berikutnya. Batasan ruang. Karena jangkauan otonomimu tidak akan berhasil mengakuisisi seluruh dunia ini, maka ruang yang menjadi wilayah hak milikmu tentu terbatas; itulah ruang privatmu. Sisanya terbagi dalam ruang publik dan ruang privat individu lain. Masalah pembatasan hak yang kemudian harus diatur oleh negara (bukan hanya berbasis jangkauan otonomi) adalah dalam konteks ruang publik.

Di ruang privat, individu yang berotonom bebas mengejawantahkan otonominya. Sementara di ruang publik, properti yang ada bukan milik individu perseorangan, melainkan milik otoritas (negara) dan diposisikan sebagai fasilitas untuk semua individu tanpa terkecuali. Dalam hal ini, perlu dilakukan proses pembuatan aturan yang egaliter (demokratis) untuk diberlakukan di ruang publik.

Kembali ke kebebasan berbicara. Dengan demikian, tampak bahwa kebebasan menggunakan mulutmu, termasuk untuk bicara, hanya dibatasi oleh jangkauan otonomi itu sendiri. Di ruang publik atau di ruang privat lain bagaimana? Penggunaan mulutmu dapat dibatasi oleh yang berotonom sesuai dengan kehendaknya, entah itu untuk bicara, bernyanyi, atau bersiul.

Di ruang publik, hendaklah ada hukum yang berlaku universal. Saya sepakat dengan Hayek (dalam Constitution of Liberty), segala bentuk pengecualian dalam hukum adalah privilege (yang mana tidak mencerminkan keadilan). Sementara sebagai prinsip dalam pemberlakuan hukum pembatasan otonomi di ruang publik, saya mendukung harm principle ala Mill (dalam On Liberty). Batasan hanya diberikan pada sesuatu yang menimbulkan harm (kerugian) pada individu lain, yang menurut saya hanya berbentuk material (terbukti ada secara empiris, terukur).

Oleh karenanya, saya sampai pada kesimpulan bahwa bicara tidak perlu dibatasi. Bicara, baik mencakup gelombang bunyi (lisan) maupun tidak (tulisan) tidak punya potensi harm apapun. Kalau saya bicara memprovokasi kamu untuk membunuh ibumu, lalu kamu membunuh ibumu, nyawa yang hilang bukan dampak dari saya bicara, melainkan dampak kamu (misalnya) menghujamkan pisau ke dada ibumu.

Sementara kamu punya otonomi penuh untuk mengendalikan tanganmu apakah akan kamu pakai untuk membunuh ibumu atau tidak. Pun sejak awalnya, kamu punya otonomi penuh untuk mengendalikan telinga dan otakmu, apakah kamu mau mendengarkan dan memercayaiku atau tidak.

Lalu, untuk urusan catcalling. Bersiul atau apapun itu. Kamu anggap itu pelecehan? Sama seperti pemerkosaan atau tepok pantat? Aku tidak sepakat dengan itu. Bagiku, intervensi terhadap otonomi tubuh haruslah bersifat material. Di situ, baru dibutuhkan consent. Misal, aku mau meremas penismu, maka aku harus minta ijin terlebih dahulu.

Tapi, kalau gelombang bunyi siulanku yang belum tentu pun dapat kukendalikan hendak mendarat di mana karena gelombang bunyi di udara mudah menyebar, kamu asumsikan selalu secara khusus dilayangkan pada epidermis telingamu atau rumah siput di dalamnya, dan oleh karenanya kamu anggap mengintervensi ruang privatmu, maka bunuh saja hayati di rawa-rawa.

Kalau kamu tidak suka aku bicara membela Komunisme, kamu balas aku dengan kata-kata. Begitupun kalau aku bersiul. Bicarakan saja dengan kata-kata. Dengan begitu, otonomi kita terhadap mulut dan gelombang bunyi yang diproduksi berlaku setara. Kamu boleh bicara apapun, aku boleh bicara apapun juga. Kalau kamu lebih senang aku tidak bicara, maka larangan yang sama hendaknya berlaku pula atasmu.

Sekali lagi, saya hanya menjelaskan prinsip berpikir yang saya pakai dan sub-prinsip yang ada tidak bisa diberlakukan secara parsial. Paradigma ini mengasumsikan sebuah tatanan yang menjunjung kadilan yang berbasis kebebasan, individualitas, dan universalitas (kesetaraan).

Educating for Diversity | Follow our social media @numbersacademy

(187)

Comments

comments